Rapor BP Tapera 2023, 100 Persen Salurkan FLPP untuk 229.000 Rumah

Pencapaian ini ditorehkan lebih awal 13 hari dibandingkan dengan target FLPP pada tahun 2022 sebesar 226.000 unit.

Kendati demikian, capaian yang diharapkan masyarakat bukan hanya tentang angka penyaluran, melainkan juga ketepatan sasaran dan kualitas bangunan perlu untuk diperhatikan.

Hal ini karena masih ada keluhan mengenai rumah subsidi, terutama pada kualitas bangunan dan lingkungannya.

Untuk itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak semua stakeholder ikut aturan yang dikuatkan dalam sebuah kesepakatan yang mengikat semua pihak.

"Kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) ini mengikat perbankan yang menyalurkan FLPP, asosiasi pengembang yang membangun rumah, jadi mengikat semuanya," tutur Basuki dalam sambutan yang dibacakan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna, Kamis (28/12/2023).

Basuki pun menekankan, kualitas bangunan dan layanan harus melekat erat dan jadi budaya, sehingga tidak ada ruang untuk pengembang dan perbankan nakal.

Kesepakatan ini akan dikawal bersama, dan secara berjenjang pengembang diawasi oleh asosiasi pengembangnya, asosiasi pengembang dikawal lagi oleh perbankan, perbankan dikawal lagi oleh BP Tapera.

"Jadi kalau nanti berlapis seperti itu kalau ada pengembang nakal dikeluarkan dari asosiasinya. Terus nanti asosiasinya maupun pengembang juga diblokir dari perbankannya jadi nggak ada lagi ruang untuk menyalurkan FLPP," imbuh Basuki.

Ada pun kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian kerja sama (PKS) dengan 31 Bank penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tentang Penyaluran Dana FLPP melalui KPR Sejahtera bagi MBR.

Terdiri dari 17 bank konvensional dan 14 bank syariah. PKS ini ditandatangani oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Ariev Baginda Siregar dengan Direktur dari 15 Bank penyalur FLPP secara luring dan sisanya secara daring.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto menegaskan, tahun 2024 mendatang target yang harus dicapai sebesar 166.000 unit. Namun sesuai arahan dari pemerintah target tahun depan ini berpotensi menuju ke 220.000 unit.

Menurutnya, BP Tapera sudah menyeleksi bank penyalur, karena yang belum menyalurkan di atas 100 unit tidak bisa bekerja sama tahun ini.

"Dan tahun depan jika kami temukan masih terdapat rumah yang belum siap huni saat akad, maka kami akan mengeluarkan sanksi bagi bank dan pengembang. Mekanisme pemutusan kerja sama dengan bank dan pengembang perumahan akan dilakukan secara bertahap,” tegas Adi.

Sebagai upaya untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun oleh pengembang, BP Tapera juga menggandeng 21 Asosiasi Pengembang Perumahan dalam PKS tentang Rumah yang Layak Huni bagi MBR.

Asosiasi ini menaungi pengembang perumahan pelaku pembangunan dan penyedia Rumah yang layak huni dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR.

Tujuan dari perjanjian ini agar para pihak bekerjasama aktif dalam mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi aspek ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pemanfaatan data supply dan demand; pengelolaan aplikasi; pembangunan rumah layak huni; pembinaan atas pengendalian rumah layak huni; dan pemantauan dan evaluasi terhadap rumah layak huni;

“Kami akan memberikan potensi data demand MBR yang berminat memanfaatkan pembiayaan perumahan, sosialisasi dan pendampingan serta pembinaan kepada asosiasi pengembang sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi atas rumah yang dibangun oleh pengembang,” tutur Adi.

Di lain pihak, asosiasi pengembang perumahan juga akan menyampaikan data supply pada aplikasi yang disediakan, memastikan anggotanya untuk melakukan registrasi ulang di aplikasi, memperbarui data stok rumah.

Upaya yang keras baik dari BP Tapera maupun asosiasi pengembang perumahan untuk menjaga rumah subsidi adalah rumah yang berkualitas maka dalam PKS ini diberlakukan sanksi kepada pihak yang melanggar berupa surat teguran hingga penghentian sementara untuk anggota asosiasi pengembang yang tidak memenuhi kesepakatan bersama.

Ekosistem pembiayaan perumahan

Lebih jauh Basuki menjelaskan, berdasarkan data Susenas BPS tahun 2021 kondisi backlog perumahan saat ini berupa backlog kepemilikan mencapai 12,71 juta rumah tangga, backlog kepenghunian sebesar 6,98 juta rumah tangga, dan Rumah Tidak Layak Huni sebesar 29.560 rumah.

Meskipun demikian, persentase jumlah backlog terhadap jumlah rumah tangga baru kian menurun, yaitu 17,5 persen pada tahun 2021.

Ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan menjadi tanggungjawab bersama bagi para pemangku kepentingan di bidang hunian.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh pihak, salah satunya melalui Ekosistem Pembiayaan Perumahan.

Kolaborasi yang dibangun dalam Ekosistem Pembiayaan Perumahan ini melibatkan seluruh pihak pemangku kepentingan, yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan dari hulu hingga hilir baik yang mendasar maupun yang diharapkan oleh masyarakat untuk segera dapat diatasi.

Melalui Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024, pemerintah kembali mengalokasikan investasi program FLPP melalui BP Tapera sebesar Rp 13,72 triliun.

Dana ini akan dialokasikan untuk penyaluran FLPP kepada 166.000 rumah yang diharapkan memberikan kontribusi sebesar 1,3 persen terhadap backlog kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Kita semua berharap tahun 2024 mendatang para pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi dan berkomitmen lebih pada kualitas bangunan dan lingkungan yang sehat," cetus Basuki.