BTN Usulkan Subsidi FLPP Menjadi Dana Abadi

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan hal itu saat Focus Group Discussion (FGD) bersama para awak media di Malang, Jawa Timur, Sabtu (19/8/2023).

Menurut Nixon, selama ini dana subsidi KPR FLPP yang besarannya mencapai Rp 75 triliun per tahun, diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Nah, bagaimana mulai tiga tahun sejak sekarang, KPR FLPP ini tidak lagi menggunakan dana APBN, melainkan kita ubah jadi dana abadi yang sifatnya bergulir," ujar Nixon.

BTN, menurutnya, sudah mengajukan dan mempresentasikan usulan ini kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun, masih ada sejumlah aspek yang harus diperbaiki. 

Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar menambahkan, dana abadi ini nantinya dikelola oleh manajer investasi yang ditunjuk Pemerintah.

"Manajer investasi ini bisa saja BP Tapera, atau badan usaha lainnya yang ditunjuk. Yang penting punya kemampuan untuk mengelola (menginvestasikan kembali) dana abadi ini secara profesional," urai Hirwandi.

Hirwandi melanjutkan, hasil pengelolaan (investasi) dana abadi ini kemudian akan dijadikan sebagai sumber dana untuk KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Saat ini, konsep dana abadi bergulir tersebut tengah dalam tahap pembahasan teknis menyangkut skema pengelolaan, syarat dan ketentuan.

Usulan ini diajukan kepada Pemerintah tak lain untuk mendorong peran BP Tapera dalam meningkatkan kepesertaannya yang masih terbatas pada ASN, TNI, dan Polri.

"Potensi kepesertaan Tapera tidak sebatas itu. Ada banyak karyawan swasta yang bisa digarap di luar ASN, TNI, dan Polri. Ini kami dorong Pemerintah untuk menerbitkan regulasinya untuk mengatur biaya kepesertaan," ungkap Hirwandi.

Dia mengharapkan, usulan konsep dana abadi ini disetujui sebelum tahun 2023 berakhir, agar pada 2024 bisa mulai dijalankan.

Lepas dari itu, baik Nixon maupun Hirwandi sepakat bahwa sektor properti yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan PDB, diikuti dengan multiplier effect pada 185 sektor ekonomi turunannya, akan tetap tumbuh positif pada tahun-tahun mendatang.

Dengan indikator makro yang semakin kondusif, kondisi perekonomian dan perbankan Nasional tahun 2024 diprediksi akan semakin membaik yang akan didorong oleh beberapa stimulus.

BI7DRR sebesar 5,75 persen, yang telah bertahan selama empat bulan terakhir, diprediksi merupakan level tertinggi untuk tahun 2023 dan terdapat potensi penurunan BI7DRR, sehingga Cost of Fund (CoF) masih berpeluang untuk dapat turun.

Dengan kondisi perekonomian yang semakin kondusif ditandai pertumbuhan PDB yang juga turut membaik, kemampuan membayar debitur diproyeksikan semakin juga kian pulih pada 2024 mendatang.

"Pasar properti diprediksi akan tetap kokoh meski diterpa sentimen menjelang tahun politik menyambut Pemilu 2024, diikuti dengan harga rumah subsidi yang naik 7,7 persen," cetus Nixon.

Pertumbuhan KPR dan Kredit Nasional

Kebijakan stimulus Pemerintah berdampak pada sektor perumahan yang tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan kredit lainnya pada perbankan Nasional.

Optimisme terhadap sektor perumahan diyakini masih akan terus tumbuh mengingat besarnya dukungan pemerintah.

Meski sedikit melambat dibandingkan Kuartal IV-2022 yang sebesar 7,82 persen, pertumbuhan KPR Nasional hingga Kuartal I-2023 tetap mengalami pergerakan positif sebesar 7,30 persen secara tahunan.

Bahkan, ketika pertumbuhan kredit Nasional mengalami kontraksi pada periode Kuartal IV-2020 hingga Kuartal I-2021, pertumbuhan KPR tetap positif sepanjang periode tersebut.

"Setelah Covid-19 melandai yang ditandai dengan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiataan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah, perlahan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan di atas 5 persen. Permintaan terhadap berbagai tipe rumah juga mengalami kenaikan," uari Hirwandi.

Menurutnya, real estate merupakan salah satu sektor yang terus tumbuh positif sepanjang pandemi. Ini merupakan indikasi bahwa sektor perumahan masih berpotensi untuk terus tumbuh secara berkelanjutan dengan masih terdapat 12,71 juta backlog, bertambahnya jumlah keluarga baru sebanyak 700.000-800.000 keluarga dan dukungan kemudahan memiliki rumah. Belum lagi 38,3 persen keluarga yang masih menghuni rumah tidak layak.

Hirwandi juga mengungkapkan potensi 5,8 Juta milenial di Indonesia yang belum memiliki rumah, dengan 90 persen di antaranya memiliki penghasilan kurang dari Rp 10 juta per bulan.

"Walaupun dengan berbagai tantangan yang ada, demand perumahan tetap tumbuh. Adapun tren saat ini terhadap permintaan properti atau perumahan berfokus pada hunian kecil dengan rentang Rp 200 juta-Rp 400 juta per unit, urban area, area infrastruktur, dan kemudahan kepemilikan asing," tutup Hirwandi.