Kelimanya adalah Kanwil BPN Provinsi Bali, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
"Saya minta agar terus diberikan layanan terbaik kepada masyarakat," tegas Hadi dilansir dari rilis, Sabtu (10/6/2023).
Layanan prioritas tersebut menjadi salah satu indikator penilaian bagi Kabupaten/Kota Lengkap.
Hadi berpendapat, layanan prioritas juga menjadi indikator kunci dalam proses mutasi dan rotasi.
Maka dari itu, dia mengimbau kepada Kepala Kanwil dan seluruh Kepala Kantah untuk benar-benar melaksanakan dan memonitor pelaksanaan tujuh layanan prioritas.
Sejauh ini, diungkapkan Hadi, sudah terdapat delapan Kabupaten/Kota Lengkap yakni Kota Denpasar, Kota Madiun, Kota Bontang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Kabupaten Badung.
"Jika memungkinkan, bagi seluruh Kepala Kanwil dan Kepala Kantah untuk (wilayahnya) segera direalisasikan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap," imbaunya.
Dia pun menyoroti terkait pelaksanaan redistribusi tanah di beberapa wilayah yang masih memiliki capaian rendah.
Hal ini perlu diperhatikan karena Hadi menilai banyak masyarakat yang menunggu program Reforma Agraria, terutama yang berstatus ekonomi rendah di pinggir kawasan hutan.
"Untuk lima Kanwil dan Kantah dengan realisasi PTSL, PBT (Peta Bidang Tanah,) dan SHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) tertinggi, saya minta agar progres capaian terus dimaksimalkan hingga akhir tahun agar mencapai 100 persen," tuntas Hadi.
https://www.kompas.com/properti/read/2023/06/10/131118221/ini-5-kantor-pertanahan-yang-terapkan-7-layanan-prioritas-tertinggi