Kala Kementerian PUPR Patahkan Klaim Anies soal Jalan Nasional Era SBY Vs Jokowi

Pasalnya, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga telah mengklarifikasi klaim yang digaungkan oleh Anies Baswedan akhir pekan lalu.

Tepatnya saat pidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Selama Jokowi memimpin, disebut hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun. Sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.

"Di era 10 tahun sebelumnya (SBY) 11.800 kilometer, 20 kali lipat," tandas pria yang menjadi Bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) itu.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian mengatakan, penambahan jalan nasional yang diklaim oleh Anies sebenarnya merupakan hasil perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

"Jadi tidak ada pembangunan baru yang disebut zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. Itu (Anies) salah interpretasi data BPS," ungkap Hedi kepada wartawan, Rabu (24/05/2023).

Data antara penambahan jalan nasional karena perubahan status dengan hasil pembangunan jalan nasional baru tentu berbeda.

Menurut Hedy, penambahan jalan nasional di era Pemerintahan SBY bukanlah hasil pembangunan baru, melainkan hanya perubahan status jalan.

"Jadi zaman SBY kan nambah tuh jalan nasional. Itu kebanyakan bukan hasil pembangunan. Ada hasil pembangunan, tapi cuma sedikit. Yang Jokowi juga ada hasil perubahan (status) tapi sedikit," tandasnya.

Selain Hedy, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Ande Akhmad Sanusi membenarkan bahwa ada kekeliruan interpretasi data yang dilakukan Anies soal penambahan jalan nasional di era SBY.

"Kekeliruan ada pada interpretasi terhadap data BPS," ungkap Ande saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (24/5/2023).

Seperti diketahui, pada pemberitaan sebelumnya, Kompas.com juga telah mencoba menguji kebenaran pernyataan yang diklaim Anies.

Tentu dengan menyajikan data dari Kementerian PUPR dan Badan Pusat Statistik (BPS). Berikut ulasannya:

Data Kementerian PUPR

Merujuk Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum Tahun 2008, total panjang jalan nasional non-tol pada tahun 2004 ialah 34.629 km.

Kemudian hingga Desember 2014, total panjang jalan menjadi 38.570 km. Sebagaimana tertera di Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2015.

Data tersebut juga diperkuat pernyataan yang pernah disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, bahwa selama kurun waktu 2004-2014, panjang jalan nasional bertumbuh dari 34.000 km menjadi 38.000 km.

"Dulu panjang jalan nasional 34.000 km, saat ini 38.000 km, tambahan itu dari pembangunan jalan baru, ada juga dari jalan yang biasa berubah menjadi jalan nasional," ujarnya saat berdiskusi dengan wartawan di Media Center Kementerian PU (24//03/2014) silam, dikutip dari laman Kementerian PUPR.

Selanjutnya, sampai dengan akhir tahun 2021, total panjang jalan nasional non-tol menjadi 46.965 km. Hal itu ada di Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR Tahun 2022.

Berdasarkan data dari ketiga tahun di atas, dapat diartikan bahwa panjang jalan nasional selama era SBY bertambah sekitar 3.941 km, dari 34.629 km menjadi 38.570 km.

Sedangkan pada era Pemerintahan Jokowi, panjangnya bertambah 8.395 km. Dari sebelumnya 38.570 km menjadi 46.965 km.

Namun, yang patut diperhatikan, panjang jalan nasional era Pemerintahan Jokowi tentu masih bisa bertambah karena belum ada data tahun 2022, 2023, dan 2024.

Apalagi, Pemerintahan Jokowi juga belum usai, dan tengah menggenjot pengerjaan jalan nasional di berbagai wilayah Indonesia.

Data BPS

Sebaliknya, data yang merujuk dari BPS menunjukkan hasil berbeda.

Data yang berjudul panjang jalan menurut tingkat kewenangannya ini nampaknya menjadi rujukan Anies.

Bahwa, panjang jalan nasional tahun 2004 ada 34.628 km, tahun 2014 sepanjang 46.432 km, dan tahun 2021 sepanjang 47.017 km.

Dari data itu, dapat diartikan panjang jalan nasional selama era kepemimpinan SBY bertambah 11.804 km. Dari 34.628 km menjadi 46.432 km.

Sementara, panjang jalan nasional era kepemimpinan Jokowi bertambah 585 km, dari 46.432 km menjadi 47.017 km.