600.000 Hektar Tanah Eks-transmigrasi di Tanah Laut Bakal Dilegalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah 600.000 hektar tanah eks-transmigrasi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan bakal dilegalisasi.

Menteri Agragia dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, butuh penguatan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mencapai target tersebut.

Sementara saat ini, sebanyak 82 sertifikat tanah hasil penyelesaian masalah tanah eks-transmigrasi di Tanah Laut telah dibagikan kepada masyarakat.

Adapun penyelesaian tanah eks-transmigrasi di Tanah Laut dilakukan melalui skema kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda), lembaga peradilan, dan Kantor Pertanahan.

Skema tersebut dilakukan untuk masyarakat yang secara eksisting sudah menguasai lahan eks-transmigrasi dengan program Kolaborasi Penunjang Layanan Penyelesaian Masalah Transmigrasi, Tanah Laut (KIJANG MAS TALA).

"Ternyata dari Tanah Laut inilah, pintu masuk untuk menyelesaikan permasalahan tanah eks-transmigrasi," imbuh Hadi.

Dia berharap, terobosan ini bisa dijadikan contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia yang tengah berupaya menuntaskan persoalan tanah eks-transmigrasi.

Upaya lain yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian tanah eks-transmigrasi, yaitu dengan menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Ke depannya, Kemendes PDTT diharapkan dapat menyampaikan data sebaran lokasi tanah transmigrasi untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penyertifikatan tanah-tanah transmigrasi.

"Kita harus bekerja sama dengan Kemendes PDTT untuk meminta lokasinya di mana," tutup Hadi.