BP Tapera Prioritaskan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, pihaknya akan memperhatikan kualitas rumah dan ketetapan sasaran sebagai prioritas utama dalam penyaluran dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami optimistis optimalisasi target tahun 2022 tercapai," tegas Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam keterangannya, Selasa (15/3/2022).

Adapun hal ini terlihat pula dari dari semangat bank penyalur dalam menyalurkan dana FLPP dan pelaku pembangunan atau pengembang dalam menyediakan rumah subsidi yang memperlihatkan tren peningkatan.

Pada tahun 2022, BP Tapera ditargetkan menyalurkan pembiayaan FLPP sebanyak 200.000 unit rumah dan optimalisasi sebesar 26.000 unit rumah dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 23 triliun.

Dana tersebut terdiri dari Rp 19,1 triliun dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan Rp 3,9 triliun dari pengembalian pokok.

Sedangkan menurut laporan, per 11 Maret 2022 BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp 3,01 triliun untuk membiayai 27.257 unit rumah.

Sehingga, total penyaluran dana FLPP selama periode 2010-2022 sudah mencapai 970.836 unit senilai Rp 78,19 triliun.

Merupakan bagian dari Operator Investasi Pemerintah (OIP), BP Tapera tercatat sebagai OIP pertama yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

Sementara sebagai OIP, BP Tapera dituntut atas tiga sasaran strategis dan enam indikator kinerja utama yang tertera dalam kontrak kinerja serta telah ditandatangani oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pertama adalah layanan prima dengan indikator kinerja utama realisasi penyaluran dana FLPP dan tingkat keterhunian rumah oleh MBR.

Kedua, peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana FLPP yang berkesinambungan dengan indikator kinerja utama rekonsiliasi dengan bank penyalur dan penyelesaian temuan auditor.

Ketiga, terkait kinerja pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator kinerja utama ketepatan waktu pencairan alokasi dana sesuai rencana penarikan dana dan realisasi jumlah imbal hasil dana FLPP yang disetorkan ke Rekening Investasi BUN (RIBUN).

Menanggapi hal ini, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto berharap pengelolaan investasi dana FLPP yang dijalankan BP Tapera akan menjadi role model bagi investasi pemerintah lain.

Hadiyanto turut mengingatkan agar BP Tapera menerapkan manajemen risiko serta pengendalian internal atas pengelolaan dana investasi pemerintah.

“Minimal BP Tapera menyusun dan memperbarui kebijakan dan manajemen risiko, memantau dan menelaah secara berkala pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta memantau posisi risiko secara keseluruhan dan risiko terkait pengelolaan dana FLPP,” pungkas Hadiyanto.