DPR Minta Pemerintah Undang Ahli Bahasa Terkait Nama IKN Nusantara

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa dalam Rapat Kerja (Raker) Pansus RUU IKN di Gedung DPR RI, Senin (17/01/2022).

"Ini penamaan dari Presiden langsung. Dan namanya itu Nusantara, alasannya Nusantara udah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu," kata Suharso dalam rapat tersebut.

Secara substansi, seluruh anggota Pansus IKN menyepakati penamaan IKN tersebut. Hanya, ada beberapa catatan, yang perlu diperhatikan untuk menghindari salah paham.

"Ini secara semantik harus tepat. Rasa-rasanya IKN Nusantara itu multitafsir. Jangan-jangan negara kita sudah berubah jadi negara Nusantara," ujar Ketua Pansus RUU IKN DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Karenanya, dia meminta pemerintah mengundang ahli bahasa terkait penamaan IKN tersebut.

"Jadi ini tugas pemerintah, untuk mengundang ahli bahasa. Dari pada IKN Nusantara, namanya, kan bisa menjadi Nusantara saja," ujarnya.

"IKN itu kan statusnya, nah namanya itulah Nusantara. Tapi kalau digabung jadi IKN Nusantara itu jadi multitafsir. Jadi tolong siapkan khusus pasal ini agak tidak salah persepsi terutama dalam konteks bahasa," ucapnya.

Hal senada dikemukakan Anggota Panja RUU IKN DPR dari Fraksi PKB Yanuar Prihatin. Dia mengkhawatirkan pemilihan Nusantara sebagai nama IKN Baru akan membuat bingung masyarakat. 

"Nama Nusantara dalam pikiran bawah sadar kita itu nama yang sudah melegenda dan identik dengan Indonesia. Khawatir kita kalau nama Nusantara kemudian mengerucut menjadi lokasi tertentu apakah ini satu reduksi atau tidak," ujar dia.

Yanuar mengusulkan agar penamaan IKN ini tidak satu kata, tetapi disandingkan dengan kata lain supaya tidak membingungkan.

"Karena itu agar tidak membuat bingung, sebagai salah satu jalan keluarnya itu ya di buat dua kata, satu kata usulan presiden dan satu lagi DPR misalnya tapi lebih lanjut perlu dicari solusinya," ucapnya.

Sementara itu Anggota Panja RUU IKN DPR fraksi PKS Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah untuk mempertimbangkan dengan baik pemilihan nama Nusantara tersebut.

Nusantara sebagai nama IKN tentu tidak boleh menggantikan kata Indonesia di masa mendatang. Terlebih kedua kata tersebut memiliki sejarah yang panjang.

"Mohon dipertimbangkan supaya tidak ada salah persepsi di anak cucu kita nanti. Jadi secara substansial pokok-pokoknya kota faham tapi soal frasa ini harus tepat makanya mesti ke ahli bahasa," pungkasnya.