Hingga November, Kementerian PUPR Sertifikasi 20.621 Bidang Aset Tanah BMN

Penyertifikasian bidang tanah tahun 2021 ini mengalami kenaikan 287 persen dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 7.180 bidang. 

Atas pencapaian tersebut, Kementerian PUPR meraih penghargaan Juara Pertama Kategori Sertifikasi Kelompok III Barang Milik Negara (BMN) Awards dan Lelang Awards dalam acara Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara (APKN) Tahun 2021 yang diselenggaraan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan.

Adapun penghargaan pada kategori sertifikasi kali ini, diberikan kepada tiga kementerian dan lembaga yakni, Kementerian PUPR, Kepolisian dan Kementerian Pertahanan.

"Penghargaan kategori sertifikasi ini diberikan untuk kementerian lembaga yang telah melakukan upaya-upaya pengamanan dan penertiban dokumen kepemilikan BMN, berupa tanah yang berada dalam kuasanya," kata Sri dalam keteranganya, Jumat (26/11/2021).

Sri menyampaikan bahwa aspek yang sangat penting dalam keuangan negara salah satunya adalah BMN, karena perolehan BMN melalui proses keuangan negara, sehingga harus dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Masyarakat perlu mengetahui kegiatan pemerintah yang didanai oleh keuangan negara menghasilkan aset yang luar biasa penting.

Sebagian besar dari aset tersebut adalah BMN yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau infrastruktur untuk penyelenggaraan aktifitas lainnya.

"Misalnya sarana prasarana yang digunakan dan barang-barang yang disalurkan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19,” ujarnya. 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mencatat Kementerian PUPR merupakan Kementerian yang mengelola aset BMN terbesar.

Secara total, jumlah aset BMN Kementerian PUPR pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 Audited mencapai 2.217,82 triliun dari nilai 7.470,19 triliun. Nilai ini setara dengan 29,69 persen dari seluruh nilai BMN kementerian dan lembaga

Setiap tahunnya, BMN Awards diberikan kepada kementerian dan lembaga yang mempunyai kinerja terbaik dalam pengelolaan BMN, yang terdiri dari 5 kategori yakni utilisasi, kepatuhan pelaporan, sertipikasi, continuous Improvement dan peer collaboration.