Pembentukan Bank Tanah Masuk Tahap Final

"Bank tanah sampai dimana, ini sudah tahap final," jelas Sofyan dalam konferensi pers virtual, Senin (18/10/2021).

Sofyan melanjutkan, pihaknya akan melakukan rapat terakhir dalam hal harmonisasi Peraturan Presiden (Perpres) terkait governance (kepemimpinan) bank tanah.

Sementara terkait Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemasukan modal bank tanah akan bakal masuk sebelum akhir tahun 2021.

"Ini Insya Allah sebelum akhir tahun, modal sudah masuk, Perpresnya sudah, kemudian kita segera menunjuk pengurus," kata Sofyan.

Adanya bank tanah ini diharapkan dapat menyelesaikan banyak masalah pertanahan jangka pendek maupun panjang.

Jadi, negara akan mengelola tanah untuk kepentingan orang banyak agar lebih efektif seperti perumahan rakyat, fasilitas umum, Reforma Agraria, dan lain-lain.

Akhir tahun ini atau awal Januari tahun 2022, Indonesia diharapkan sudah memiliki bank tanah untuk tahap pertama.

"Kita mulai dengan kecil dulu, sampai sudah berjalan berkembang bersama perkembangan (berjalannya) waktu," tutur Sofyan.

Untuk diketahui, bank tanah berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah di Indonesia.

Pembentukan Bank Tanah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Bank tanah ini akan dipimpin komite bank tanah yang penunjukkannya dilakukan langsung oleh Presiden.

Selain itu, dibentuk dewan pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atau saran kepada Badan Pelaksana dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan bank tanah.

Guna menyelenggarakan tugas-tugas dalam bank tanah, komite bank tanah menetapkan badan pelaksana.

Adanya bank tanah juga diharapkan menghindari adanya benturan kepentingan sesama regulasi, baik secara vertikal maupun horizontal.