Rental Housing, Upaya Pemerintah Kurangi Kawasan Kumuh di Perkotaan

Dari data Badan Pusat Statistika (BPS), presentasi rumah tangga kumuh di perkotaan tahun 2019 mencapai 13,86 persen.

Bertambahnya jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan harga yang kian meningkat membuat mereka kesulitan membeli rumah.

Bahkan berdasarkan laporan Final National Affdorable Housing Program (NAHP), kebutuhan rumah di perkotaan antara tahun 2020 hingga 2025 sebesar 33,1 juta unit.

Salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan konsep rental housing (rumah sewa) dalam bentuk rumah susun (rusun) kepada MBR.

Hal tersebut disampaikan Direktur Rumah Umum dan Komersial, Kementrian PUPR, Fitrah Nur dalam Indonesia Housing Forum, Kamis (14/10/2021).

“Untuk mengatasi masalah kawasan kumuh di perkotaan, Kementrian PUPR tengah mengembangkan konsep rental housing. Yang sudah ada saat ini contohnya Rusun Jatinegara, untuk menampung pemilik rumah kumuh yang ada di badan Sungai Kali Ciliwung,” jelasnya.

Selain itu, Rusun Pasar Rumput di Jakarta Selatan juga akan disewakan kepada masyarakat yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung.

Tak hanya dua daerah di atas, beberapa rusun juga di beberapa daerah lain dan diterapkan konsep yang sewa. Semua proses pengeloaannya rusun tersebut akan ditangani oleh Pemerintah Daerah.

Upaya lainnya yang dilakukan Kementerian PUPR yaitu melakukan inovasi pembiayaan melalui Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Sekarang proyek yang sedang dilaksanakan Public Housing Cisaranten di Kota Bandung, Jawa Barat. Rencananya ada 11 tower rumah sewa yang akan dibangun,” papar Fitrah.

Pemerintah juga membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian layak huni melalui inovasi bantuan pembiayaan rumah MBR seperti SiKasep, SiKumbang dan SiPetruk.

Langkah lainnya, menurut Fitrah adalah pemberian berbagai bantuan mulai dari bantuanbagi  rusun dan rumah swadaya. 

"Kami juga memberikan sarana dan Utilitas Umum (PSU) kepada pengembang yang membangun rumah MBR serta pengadaan rumah khusus bagi masyarakat di daerah perbatasan,” tandas Fitrah.