Awal Maret, Anggaran Padat Karya Tunai Terserap Rp 1,39 Triliun

Dari jumlah itu juga telah menyerap sebanyak 110.544 tenaga kerja. 

Untuk diketahui, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran PKT Tahun 2021 sebesar Rp 23,24 triliun untuk menyerap 1,23 juta orang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan..

Pelaksanaan PKT dilakukan khususnya untuk infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Dengan adanya Program PKT ini diharapkan dapat langsung berkontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pasca-pandemi Covid-19.

"Selain untuk mempercepat PEN dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke pelosok desa," jelas Basuki dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (9/3/2021).

Basuki mengungkapkan, pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Pekerjaan PKT utamanya meliputi pembangunan infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan.

Misalnya, peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, serta peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.

Untuk program infrastruktur sumber daya air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT, anggaran sebesar Rp 7,15 triliun dialokasikan dengan menargetkan 386.159 tenaga kerja.

Program PKT ini dilaksanakan di seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS) Ditjen SDA Kementerian PUPR di 34 provinsi. 

Alokasi anggaran tersebut diantaranya untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), dan kegiatan Operasi Pemeliharaan (OP) irigasi, rawa, sungai, pantai, bendungan, danau, situ, dan embung.

Lalu, di bidang jalan dan jembatan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga mengucurkan dana sebesar Rp 6,69 triliun dengan target menyerap 273.603 tenaga kerja.

Pelaksanaan program peningkatan infrastruktur konektivitas ini dilakukan oleh Balai Besar dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) yang tersebar di 34 provinsi.

Pelaksanaan program PKT ini berupa kegiatan preservasi jalan dan jembatan, revitalisasi drainase, serta OP jalan tol.

Kemudian di bidang permukiman, digelontorkan anggaran sebesar Rp 5,29 triliun untuk menyerap 194.471 tenaga kerja.

Anggaran ini digunakan untuk program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan Sanitasi Pondok Pesantren.

Selanjutnya, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), serta Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Sementara itu, di bidang perumahan, anggaran sebesar Rp 4,11 triliun dialokasikan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 190.130 unit dengan target menyerap 378.460 tenaga kerja.