Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Data Pribadi

Oleh: Alfred Nobel Sugio Hartono, S.H., M.Hum.

Era modern saat ini, semuanya dapat dilakukan dengan mudah melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet.

Manfaat dari jaringan internet memudahkan akses media elektronik untuk mendapatkan dana. Salah satunya dengan cara melakukan pinjaman dana secara online.

Pinjaman dana secara online, salah satunya mensyaratkan memberitahukan identitas peminjam atau dalam hal ini adalah debitur berupa identitas data pribadi atau biasa disebut dengan KTP.

Tidak jarang masyarakat terjebak di dalam pinjaman online yang sifatnya ilegal atau tidak terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Aplikasi pinjaman online ilegal seringkali membuat keresahan di masyarakat. Misalnya ketika melakukan penagihan, aplikasi pinjaman online melalui debt collector menagih dengan cara kasar.

Salah satunya dengan cara mengancam menyebarkan identitas si debitur ke media sosial.

Identitas dalam KTP bersifat sensitif berupa informasi nama lengkap hingga tempat tinggal si debitur. Tentu data pribadi tersebut bisa dipakai pihak lain untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab.

Lalu bagaimana perlindungan data pribadi bagi pihak yang sudah terlanjur disebarkan identitasnya di media sosial?

Di Indonesia sudah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi atau disebut UU PDP.

Di dalam UU PDP terdapat pasal yang menjelaskan tentang perlindungan data pribadi antara lain sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Data Pribadi terdiri atas:

1. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
2. Data Pribadi yang bersifat umum.

(2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

1. data dan informasi kesehatan;
2. data biometrik;
3. data genetika;
4. catatan kejahatan;
5. data anak;
6. data keterangan pribadi; dan/ atau
7. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

1. Nama Lengkap;
2. Jenis Kelamin;
3. Kewarganegaraan;
4. Agama;
5. Status Perkawinan; dan/atau
6. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Dari penjelasan pada pasal tersebut di atas, penyebaran data pribadi berupa identitas KTP di media sosial bisa masuk dalam kategori penjelasan dalam pasal 4 ayat (3) UU PDP.