Pilpres Taiwan: Jangan Menambah "Hot Spot" Baru

Namun setelah survei dilakukan, kesepakatan tidak terjadi karena beberapa alasan, antara lain terkait dengan bobot suara.

Upaya mencari titik temu antara Hou You-yi (KMT) dan Ko Wen-je (TPP) juga dibantu oleh mantan Presiden Ma Ying-jeou (KMT) dan Terry Gou.

Ma Ying-jeou (KMT) ikut mengatasi kebuntuan antara KMT dan TPP, dengan menyetujui usulan Ko Wen-je (TPP) untuk melakukan pemungutan suara melalui telepon.

Cara ini dianggap lebih menguntungkan TPP, karena dapat menjangkau pemilih muda yang diandalkannya.

Adapun Terry Gou ikut menengahi kebuntuan koalisi karena pencalonannya telah menyebabkan suara untuk PDP bertambah, sedangkan untuk TPP dan KMT menurun.

Kendati ada penengah, tetap saja tidak terjadi kesepakatan antara KMT dan TPP, hingga batas waktu pendaftaran calon presiden terlampaui.

Alhasil, kedua partai papan tengah tersebut harus saling berhadapan, sekaligus juga bersaing dengan partai petahana PDP pada Pilpres 2024 ini. Membentuk koalisi yang solid rupanya tidak mudah.

Faktor luar negeri

Pilpres Taiwan ini cukup menarik perhatian, karena ada faktor luar negeri yang hampir selalu menggelayuti hati dan pikiran warga Taiwan setiap menyelenggarakan pilpres.

China menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsi di dalam negara People's Republic of China (PRC).

Kebijakan Satu China (One China Principle) itu secara formal disepakati oleh Partai Kuomintang yang menguasai pemerintah dan Partai Komunis China pada 1992.

Inti dari konsensus itu adalah kedua pihak mengakui hanya ada satu negara China. Akan tetapi, pemahaman ”China” ini bebas sesuai dengan penafsiran oleh Beijing ataupun Taipei (Kompas.id, 1/1/2024).

PDP menafsirkan Konsensus 1992 sebagai ”satu China dengan dua sistem”. Dan penafsiran itulah yang diterima oleh penduduk Taiwan, terbukti dengan kemenangan Presiden Tsai Ing-wen pada Pilpres 2016 dan 2020.

Penafsiran yang sama juga diakui oleh mayoritas negara di dunia, yang menerima keberadaan semacam Duta Dagang Taiwan. Hanya ada 13 negara yang mengakui Taiwan sebagai negara yang berdaulat, dengan demikian ada Duta Besar Taiwan di sana.

Namun pada saat pilpres berlangsung, melempar gagasan untuk menjadi negara yang berdaulat dapat menjadi bahan kampanye yang menarik, khususnya untuk generasi muda.

Oleh sebab itu, China sering mengirim isyarat agar Taiwan tidak melenceng dari konsensus Prinsip Satu China menjelang pilpres.