Di bawah darurat militer Ukraina, pria yang masuk usia wajib militer dilarang meninggalkan Ukraina tanpa izin tertulis. Atasan Symonenko mengkonfirmasi pemecatannya pada Selasa pagi.
Serangkaian pemecatan terjadi ketika berbagai tuduhan pelanggaran saat perang meningkat di Ukraina. Kondisi ini menghidupkan kembali kekhawatiran masa sebelum perang mengenai korupsi di negara itu.
Pada 2017, Ukraina membentuk prakarsa antikorupsi bersama dengan Uni Eropa (UE) sebagai alasan untuk bergabung dengan blok beranggotakan 27 negara tersebut.
“Ukraina juga telah melangkah jauh dalam membentuk badan anti-korupsi yang diperlukan. Sekarang mereka harus beroperasi penuh,” bunyi pernyataan dari UE ketika Ukraina resmi menjadi calon anggota pada 2022.
Baca juga: Polandia Resmi Minta Persetujuan Jerman Kirim Tank ke Ukraina, Ini Respons Rusia
Pada Senin, Wakil Menteri Infrastruktur Ukraina dipecat setelah dia ditangkap karena suap.
Daria Kaleniuk, kepala Pusat Aksi Anti-Korupsi Ukraina, mengatakan bahwa komitmen Ukraina atas transparansi harus meluas ke seluruh level pemerintahan, terlepas dari sistem darurat militer yang saat ini berlaku.
“Saya ingin berterima kasih kepada aparat penegak hukum yang melindungi hukum, kepentingan negara, dan memastikan keadilan! Saya berterima kasih kepada para jurnalis yang menyelidiki semua fakta dan membangun gambaran lengkapnya!” kata Zelensky dalam pidatonya setelah berbagai skandal korupsi mulai muncul.
Baca juga: Jam Kiamat Diatur Ulang karena Ada Perang Rusia-Ukraina
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.