China Jatuhkan Sanksi ke 7 Pejabat Taiwan, Ini Alasannya

TAIWAN, KOMPAS.com - China pada Selasa (16/8/2022) menjatuhkan sanksi termasuk larangan masuk terhadap tujuh pejabat dan anggota parlemen Taiwan.

China menuduh mereka sebagai "para pejuang kemerdekaan".

Sanksi itu datang setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada awal Agustus ini.

Baca juga: China Beri Sanksi 7 Pejabat yang Dukung Kemerdekaan Taiwan

Perjalanan itu menurut China telah mengirim sinyal yang salah kepada apa yang dilihatnya sebagai pasukan pro-kemerdekaan.

China menganggap Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan bukan negara yang terpisah. Pemerintah Taiwan membantah klaim China.

Kantor Urusan Taiwan China mengatakan di antara mereka yang terkena sanksi adalah duta besar de facto Taiwan untuk AS, Hsiao Bi-khim, Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Taiwan Wellington Koo, dan politisi dari Partai Progresif Demokratik yang berkuasa di Taiwan.

Seorang juru bicara Kantor Urusan Taiwan mengatakan mereka yang terkena sanksi tidak akan dapat mengunjungi China, Hong Kong, dan Makau.

Perusahaan dan investor yang terkait dengan mereka juga tidak akan diizinkan untuk mengambil untung di China.

"Untuk beberapa waktu, beberapa elemen separatis yang keras, demi kepentingan mereka sendiri, telah berkolusi dengan kekuatan eksternal dalam provokasi yang menganjurkan kemerdekaan Taiwan," lapor kantor berita negara China Xinhua mengutip juru bicara itu.

Baca juga: Kenapa Banyak Pejabat AS Kunjungi Taiwan dan Bikin China Marah?

"Aktivitas mereka menjadi semakin mengerikan selama kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi ke wilayah Taiwan China, semakin memperlihatkan sifat keras kepala mereka dalam mencari kemerdekaan Taiwan," tambah pernyataan tersebut, dikutip dari Reuters.

Kementerian luar negeri Taiwan mengatakan Taiwan adalah negara demokrasi yang "tidak dapat diganggu oleh China".

Sementara, Dewan Urusan Daratan Taiwan yang membuat kebijakan China mengatakan Beijing berusaha "menciptakan antagonisme dan kecemasan".

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Lin Fei-fan menilai adalah suatu kehormatan untuk ditambahkan ke daftar sanksi.

"Saya pikir di era ini, sanksi oleh rezim otoriter harus menjadi hiasan bagi anggota dunia bebas, dan itu sangat mulia," tulisnya di halaman Facebook-nya.

Sanksi tersebut akan memiliki dampak praktis yang kecil karena pejabat senior Taiwan tidak mengunjungi China.

Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu, dan Ketua parlemen You Si-kun juga dikenai sanksi oleh China.

Pemerintah Taiwan mengatakan hanya 23 juta penduduk pulau itu yang berhak menentukan masa depan mereka sendiri.

Baca juga: China Gelar Latihan Militer Lagi di Sekitar Taiwan Saat Anggota DPR AS Berkunjung