Ukraina Berupaya Menunda Pembayaran Utang IMF

KYIV, KOMPAS.com - Kyiv sedang berbicara dengan lembaga keuangan internasional utama tentang cara-cara untuk mengurangi pembayaran utang dalam waktu dekat.

Komisaris pemerintah Ukraina untuk manajemen utang publik Yuriy Butsa mengatakan pada Kamis (21/7/2022), dilansir Reuters.

Pernyataan itu muncul sehari setelah Ukraina meminta kreditur internasionalnya, termasuk kekuatan Barat dan perusahaan investasi terbesar di dunia, membekukan pembayaran selama dua tahun.

Baca juga: Zelensky: Ukraina Bisa Hancur Leburkan Pasukan Rusia

Ini dilakukan agar Ukraina bisa memfokuskan sumber dayanya yang berkurang pada perang dengan Rusia.

Penundaan itu dengan cepat didukung oleh pemerintah-pemerintah besar Barat dan dana-dana kelas berat yang telah dipinjamkan ke Kyiv.

"Kami juga berbicara dengan lembaga keuangan internasional. Pendekatan hukumnya bisa berbeda," kata Butsa dalam konferensi yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir Pusat Strategi Ekonomi yang berbasis di Kyiv.

Baca juga: Rangkuman Hari ke-148 Serangan Rusia ke Ukraina: Ibu Negara Ukraina Minta AS Blokir Rudal Rusia, Gas Rusia Kembali Aliri Jerman

"Terlalu dini untuk berbicara tentang mekanisme, tetapi kami mendiskusikan masalah ini dengan kreditur ini dan pemikiran kami mengarah ke arah ini," katanya.

Butsa mencatat bahwa pada tahun 2022, Ukraina di atas kertas akan membayar Dana Moneter Internasional lebih dari yang akan diterimanya.

"Mengatur program IMF yang baru tidak mungkin dilakukan mengingat keadaan saat ini," katanya.

"Kami sedang berbicara dengan IMF dan mitra lain tentang solusi apa yang mungkin dilakukan. Kami membutuhkan likuiditas dari IMF untuk menggantikan arus keluar ini," tambahnya.

Baca juga: Ukraina Tuding Rusia Simpan Senjata Berat di PLTN Terbesar di Eropa

Ukraina memperkirakan biaya perang dikombinasikan dengan pendapatan pajak yang lebih rendah telah meninggalkan kekurangan fiskal 5 miliar dollar AS per bulan atau 2,5 persen dari PDB sebelum perang.

Para ekonom menghitung bahwa mendorong defisit tahunan menjadi 25 persen dari PDB, dibandingkan dengan 3,5 persen sebelum konflik.