Kembali Rangkul Australia, Kepulauan Solomon Pastikan Pangkalan Militer China Tak Akan Ada di Negaranya

HONIARA, KOMPAS.com - Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare menjamin tidak akan pernah ada pangkalan militer China di negaranya.

Kesepakatan seperti itu dengan Beijing menurutnya akan merusak keamanan regional, dapat membuat Kepulauan Solomon menjadi “musuh” dan “menempatkan negara dan rakyat kita sebagai target potensi serangan militer.”

Baca juga: China-Kepulauan Solomon Resmi Sepakati Pakta Keamanan yang Kontroversial, Apa Isinya?

“Izinkan saya meyakinkan Anda semua lagi, tidak ada pangkalan militer, atau fasilitas militer lainnya, atau institusi dalam perjanjian. Dan saya pikir itu adalah poin yang sangat penting yang terus kami tegaskan kepada saudara di kawasan,” kata Manasseh Sogavare sebagaimana dilansir Guardian pada Kamis (14/7/2022).

Berbicara secara eksklusif kepada Guardian, RNZ dan SIBC dalam wawancara media pertamanya sejak menandatangani pakta keamanan kontroversial dengan China awal tahun ini, Manasseh Sogavare mengatakan sudah waktunya bagi dunia untuk “mempercayai kami”.

Dia juga mengatakan bahwa Australia tetap menjadi “mitra keamanan pilihan” untuk Kepulauan Solomon, dan hanya akan meminta China mengirim personel keamanan ke negara itu jika ada “celah” yang tidak dapat dipenuhi oleh Australia.

“Kami telah menjelaskan dengan sangat jelas kepada Australia, dan berkali-kali ketika kami melakukan percakapan ini dengan mereka, bahwa mereka adalah mitra pilihan … ketika menyangkut masalah keamanan di kawasan ini, kami akan memanggil mereka terlebih dahulu,” tambahnya.

Baca juga: Diprotes Soal Kesepakatan Keamanan dengan China, PM Kepulauan Solomon Bela Keputusannya

Berita kesepakatan dengan China memicu kekhawatiran besar di antara negara-negara barat, terutama bahasa dalam teks yang mengatakan China akan diizinkan untuk "melakukan kunjungan kapal".

Tetapi Sogavare menolak klaim bahwa kesepakatan itu akan mengarah ke pangkalan militer di negara itu, yang terletak kurang dari 2.000 km dari pantai timur Australia.

“Saya telah mengatakannya sebelumnya dan saya akan mengatakannya lagi, itu bukan kepentingan seseorang atau kepentingan kawasan untuk (memiliki) pangkalan militer mana pun, yang akan didirikan di negara kepulauan Pasifik mana pun, apalagi Kepulauan Solomon,” kata Sogavare.

“Saya pikir alasannya sederhana; alasannya regionalisme, begitu kita mendirikan pangkalan militer asing, kita langsung menjadi musuh. Dan kami juga menempatkan negara dan rakyat kami sebagai target serangan militer potensial.”

Baca juga: PM Kepulauan Solomon Tolak Tekanan untuk Mengundurkan Diri Setelah Kerusuhan