China-Kepulauan Solomon Resmi Sepakati Pakta Keamanan yang Kontroversial, Apa Isinya?

HONIARA, KOMPAS.com - China dan Kepulauan Solomon resmi menyepakati pakta keamanan komprehensif pada Kamis (31/3/2022), perjanjian ini dinilai kontroversial oleh sekutu Barat karena dikhawatirkan memberi pijakan awal untuk militer China di Pasifik Selatan.

"Pejabat Kepulauan Solomon dan Republik Rakyat China telah menyepakati elemen Kerangka Kerja Sama Keamanan bilateral antara kedua negara hari ini," kata pernyataan dari kantor perdana menteri di Honiara dilansir dari AFP.

Sekarang pakta keamanan itu menunggu tanda tangan oleh Menteri Luar Negeri kedua negara.

Baca juga: Diprotes Soal Kesepakatan Keamanan dengan China, PM Kepulauan Solomon Bela Keputusannya

Versi rancangan perjanjian itu, yang bocor pekan lalu, berisi langkah-langkah terperinci untuk memungkinkan pengerahan aparat keamanan dan angkatan laut China ke negara kepulauan Pasifik yang dilanda krisis itu.

Proposalnya termasuk menyatakan "China dapat, sesuai dengan kebutuhannya sendiri dan dengan persetujuan Kepulauan Solomon, melakukan kunjungan kapal untuk melakukan pengisian logistik dan memiliki persinggahan dan transisi di Kepulauan Solomon".

Itu juga akan memungkinkan pengerahan polisi bersenjata China atas permintaan Kepulauan Solomon, untuk menjaga ketertiban sosial.

Pasukan China juga akan diizinkan untuk melindungi "keselamatan personel China dan proyek besar di Kepulauan Solomon".

Tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain, tidak ada yang boleh mengungkapkan misi yang dijalankan ke publik.

Baca juga: PM Kepulauan Solomon Tolak Tekanan untuk Mengundurkan Diri Setelah Kerusuhan

Perubahan postur di kawasan Pasifik

Kebocoran rancangan pakta tersebut mengirimkan gelombang kejutan politik ke seluruh kawasan Pasifik.

Amerika Serikat (AS) dan Australia telah lama khawatir tentang potensi China untuk membangun pangkalan angkatan laut di Pasifik Selatan, yang memungkinkan angkatan lautnya memproyeksikan kekuatan jauh melampaui perbatasannya.

Kehadiran militer China kemungkinan besar akan memaksa Canberra dan Washington untuk mengubah postur militer mereka di wilayah tersebut.

Kepala Operasi Gabungan Australia Letnan Jenderal Greg Bilton mengatakan Kamis (31/3/2022) bahwa pakta keamanan China-Kepulauan Solomon akan "mengubah perhitungan" operasi negaranya di kawasan Pasifik.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare menepis kritik terhadap kesepakatan itu.

Dalam pidato yang berapi-api pada Selasa (29/3/2022), Dia menegaskan "tidak ada niat apa pun ... untuk meminta China membangun pangkalan militer di Kepulauan Solomon".

Dia mengaku "sangat terhina… (karena) dicap tidak layak untuk mengelola urusan kedaulatan kita" oleh negara lain.

Baca juga: Kerusuhan di Kepulauan Solomon Mereda, Warga Gotong Royong Bersihkan Jalan