Diprotes Soal Kesepakatan Keamanan dengan China, PM Kepulauan Solomon Bela Keputusannya

Australia memiliki perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon, yang aktif sejak 2018. Ini memungkinkan personel polisi, pertahanan, dan sipil Australia dikerahkan dengan cepat ke pulau-pulau itu jika terjadi ancaman keamanan.

Pemerintah Kepulauan Solomon menyorot kesepakatan itu dalam pernyataannya pada Jumat (25/3/2022), dengan mengatakan akan "terus mempertahankan Perjanjian Keamanannya dengan Australia, saat negara itu mengembangkan dan memperdalam hubungannya dengan semua mitra termasuk dengan China."

Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton pada Jumat (25/3/2022) menyuarakan keprihatinan bahwa pengaturan keamanan apa pun dengan Beijing pada akhirnya dapat menyebabkan China memperluas kehadiran militernya di kawasan itu.

Pandangan itu ditegaskan kembali oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Senin (28/3/2022).

Baca juga: NATO Keluarkan Peringatan untuk China Terkait Invasi Rusia ke Ukraina

Selandia Baru juga menyuarakan "kecaman keras" dalam sebuah pernyataan Selasa (29/3/2022). Kemungkinan kemitraan itu dinilai "berisiko mengacaukan institusi dan pengaturan saat ini, yang telah lama memastikan keamanan kawasan Pasifik."

Ia juga mengumumkan kelanjutan dari Pasukan Pertahanan Selandia Baru (NZDF) dan pengerahan polisi ke Kepulauan Solomon menyusul kerusuhan sipil di negara kepulauan Pasifik tahun lalu.

Menanggapi itu selama sambutannya pada Selasa (29/3/2022), Sogavare mengatakan baik Selandia Baru dan Australia tetap menjadi mitra bilateral yang penting. Dia juga mengaku telah menulis surat dan pesan teks kepada Morrison tentang topik tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing Wang Wenbin tidak menanggapi secara langsung pertanyaan tentang perjanjian keamanan ini.

Tetapi dia mengatakan China dan Kepulauan Solomon "melakukan penegakan hukum dan kerja sama keamanan yang normal atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan."