Hanya Didukung China, Resolusi Rusia untuk Bantuan Ukraina di Dewan Keamanan PBB Gagal

JENEWA, KOMPAS.com - Seruan yang dirancang Rusia untuk akses bantuan dan perlindungan sipil di Ukraina, yang tidak menyebutkan peran Moskwa dalam krisis gagal di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) pada Rabu (23/3/2022).

Resolusi yang diajukan Moskwa hanya mendapat dua dukungan dari Rusia dan China, sementara 13 anggota DK PBB lainnya memilih abstain.

Baca juga: Militer Rusia Dilanda Kerugian Tingkat Tinggi di Ukraina

“Jika Rusia peduli dengan situasi kemanusiaan, dia akan berhenti membom anak-anak dan mengakhiri taktik pengepungan mereka. Tapi mereka tidak,” kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward kepada dewan setelah pemungutan suara.

Rusia membantah menyerang warga sipil.

Sebuah resolusi Dewan Keamanan membutuhkan setidaknya sembilan suara mendukung dan tidak ada veto oleh Rusia, China, Inggris, Perancis atau Amerika Serikat untuk bisa disetujui.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menuduh mereka yang abstain pada Rabu (23/3/2022) melakukannya "karena alasan politik."

Menjelaskan suara “ya” dari China, Duta Besar Zhang Jun mengatakan Beijing memiliki "harapan kuat" bahwa harus ada gencatan senjata segera.

Sementara mendorong penghentian pertempuran, dewan menurut China harus "juga menanggapi krisis kemanusiaan dengan cara yang positif dan pragmatis dan konstruktif."

Baca juga: Rusia Mengusir Diplomat AS dalam Langkah Balas Dendam

China abstain bulan lalu dalam pemungutan suara DK PBB pada rancangan resolusi yang akan menyesalkan invasi Moskow 24 Februari ke Ukraina, sebuah langkah yang dilihat negara-negara Barat sebagai kemenangan karena menunjukkan bahwa Rusia terisolasi.

Rusia memveto resolusi tersebut.

Moskwa telah membatalkan pemungutan suara dewan yang direncanakan pada rancangan resolusi bantuan Jumat lalu, Rusia menuduh negara-negara Barat melakukan kampanye "tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya" terhadap tindakan tersebut.

Amerika Serikat menolak tuduhan Rusia.

"Rusia sendiri yang harus disalahkan atas perang di Ukraina," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada dewan pada Rabu (23/3/2022).

"Upaya tidak jujur Rusia untuk menyangkal kebenaran tindakannya akan terus gagal."

Langkah balas dendam diplomatik meningkat sejak Rusia meluncurkan apa yang disebutnya "operasi militer khusus", yang dikatakan bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur militer Ukraina.