Hanya Didukung China, Resolusi Rusia untuk Bantuan Ukraina di Dewan Keamanan PBB Gagal

JENEWA, KOMPAS.com - Seruan yang dirancang Rusia untuk akses bantuan dan perlindungan sipil di Ukraina, yang tidak menyebutkan peran Moskwa dalam krisis gagal di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) pada Rabu (23/3/2022).

Resolusi yang diajukan Moskwa hanya mendapat dua dukungan dari Rusia dan China, sementara 13 anggota DK PBB lainnya memilih abstain.

“Jika Rusia peduli dengan situasi kemanusiaan, dia akan berhenti membom anak-anak dan mengakhiri taktik pengepungan mereka. Tapi mereka tidak,” kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward kepada dewan setelah pemungutan suara.

Rusia membantah menyerang warga sipil.

Sebuah resolusi Dewan Keamanan membutuhkan setidaknya sembilan suara mendukung dan tidak ada veto oleh Rusia, China, Inggris, Perancis atau Amerika Serikat untuk bisa disetujui.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menuduh mereka yang abstain pada Rabu (23/3/2022) melakukannya "karena alasan politik."

Menjelaskan suara “ya” dari China, Duta Besar Zhang Jun mengatakan Beijing memiliki "harapan kuat" bahwa harus ada gencatan senjata segera.

Sementara mendorong penghentian pertempuran, dewan menurut China harus "juga menanggapi krisis kemanusiaan dengan cara yang positif dan pragmatis dan konstruktif."

China abstain bulan lalu dalam pemungutan suara DK PBB pada rancangan resolusi yang akan menyesalkan invasi Moskow 24 Februari ke Ukraina, sebuah langkah yang dilihat negara-negara Barat sebagai kemenangan karena menunjukkan bahwa Rusia terisolasi.

Rusia memveto resolusi tersebut.

Moskwa telah membatalkan pemungutan suara dewan yang direncanakan pada rancangan resolusi bantuan Jumat lalu, Rusia menuduh negara-negara Barat melakukan kampanye "tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya" terhadap tindakan tersebut.

Amerika Serikat menolak tuduhan Rusia.

"Rusia sendiri yang harus disalahkan atas perang di Ukraina," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada dewan pada Rabu (23/3/2022).

"Upaya tidak jujur Rusia untuk menyangkal kebenaran tindakannya akan terus gagal."

Langkah balas dendam diplomatik meningkat sejak Rusia meluncurkan apa yang disebutnya "operasi militer khusus", yang dikatakan bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur militer Ukraina.

Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam "perang absurd" Rusia.

Akuntabilitas

Rusia mengusulkan resolusi ke DK PBB setelah Perancis dan Meksiko menarik dorongan mereka sendiri untuk resolusi di dewan tentang situasi kemanusiaan Ukraina.

Mereka mengatakan itu akan diveto oleh Moskwa. Sebab, rancangan itu akan mengkritik peran Rusia dalam menciptakan situasi krisis kemanusiaan di Ukraina.

Ukraina dan sekutunya malah berencana untuk mengajukan rancangan resolusi serupa ke pemungutan suara minggu ini di Majelis Umum beranggotakan 193 orang, di mana tidak ada negara yang memiliki hak veto.

Resolusi Majelis Umum tidak mengikat, tetapi memiliki bobot politik.

Thomas-Greenfield mengatakan kepada Majelis Umum sebelumnya pada Rabu (23/3/2022): "Abstain dalam menghadapi kekejaman Rusia tidak dapat diterima. Rusia harus bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan yang diciptakannya."

Afrika Selatan telah mengajukan rancangan teks saingan di Majelis Umum tentang masalah yang sama, yang tidak menyebutkan Rusia.

“Rancangan yang dipimpin Ukraina saat ini memiliki 88 sponsor bersama dan rancangan Afrika Selatan memiliki sekitar enam, termasuk China,” kata para diplomat dilansir dari Reuters.

Nebenzia menuduh Ukraina dan sekutunya pada Rabu (23/3/2022) melakukan "pertunjukkan politik anti-Rusia lainnya" di Majelis Umum.

Dia pun mendesak negara-negara untuk memilih rancangan Afrika Selatan, dengan mengatakan itu akan "mengirimkan sinyal kepada penduduk damai Ukraina bahwa PBB menyadari situasi mereka dan ingin membantu."

Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya mengimbau kepada Majelis Umum PBB: "Kami meminta semua orang yang menentang perang untuk memilih bersama kami."

Ukraina dan sekutunya berusaha meningkatkan 141 suara ya yang diberikan untuk mengadopsi resolusi Majelis Umum 2 Maret, yang menyesalkan "agresi" Rusia terhadap Ukraina dan menuntutnya mundur.

Rusia, Belarusia, Eritrea, Korea Utara dan Suriah memilih tidak, sementara 35 negara - termasuk China - abstain.