Taiwan Pertimbangkan untuk Perpanjang Wajib Militer Lebih dari 4 Bulan

TAIPE, KOMPAS.com - Taiwan sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang masa wajib militer lebih dari empat bulan saat ini.

Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng mengatakan hal tersebut pada Rabu (23/3/2022), ketika perang di Ukraina memperbarui diskusi tentang cara terbaik untuk menanggapi ancaman militer China.

Taiwan telah secara bertahap beralih dari wajib militer menjadi kekuatan profesional yang didominasi sukarelawan.

Baca juga: Xi Peringatkan Biden: Penanganan Taiwan yang Salah Berefek Negatif pada Hubungan AS-China

Tetapi, tekanan China yang meningkat terhadap pulau yang diklaimnya sebagai miliknya, serta invasi Rusia ke Ukraina, telah memicu perdebatan tentang bagaimana meningkatkan pertahanan sipil.

Menjawab pertanyaan anggota parlemen di parlemen, Chiu mengatakan bahwa proposal untuk memperpanjang wajib militer masih dalam pertimbangan, dan bahwa "pasti" akan ada rencana yang diajukan pada tahun ini.

"Kita harus mempertimbangkan situasi musuh dan operasi pertahanan kita dalam hal kekuatan militer," kata dia, dikutip dari Rauters.

Chiu menyampaikan, perubahan apa pun tidak akan berlaku sampai setahun setelah diusulkan.

Sebelumnya, pemerintah Taiwan di bawah Partai Progresif Demokratik yang berkuasa dan oposisi utama Kuomintang telah memotong wajib militer dari lebih dari dua tahun menjadi empat bulan saat ini.

Baca juga: Xi Jinping ke Biden: Masalah Taiwan Perlu Ditangani dengan Benar

Langkah ini dinilai dilakukan untuk menyenangkan pemilih yang lebih muda ketika ketegangan mereda antara Taipei dan Beijing.

Militer Taiwan dikerdilkan oleh China, tetapi ahli strategi berharap pelatihan yang unggul dapat membantu memberi mereka keunggulan dalam konflik.

Pemerintah juga sedang mengerjakan program untuk mereformasi pelatihan cadangan.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengawasi program modernisasi yang luas, memperjuangkan gagasan "perang asimetris", untuk membuat pasukan pulau itu lebih mobile dan gesit.

Kepala Departemen Perencanaan Strategis Kementerian Pertahanan Taiwan, Lee Shih-chiang, mengharapkan gelombang pertama drone MQ-9 Reaper buatan AS, yang dapat dipersenjatai dengan rudal dan beroperasi pada jarak jauh, akan memasuki layanan dengan Taiwan pada tahun 2025.

Dia mengatakan hal ini pada sesi yang sama dengan Chiu.

China seperti diketahui telah meningkatkan kegiatan militernya di dekat Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, berusaha menekan Taipei untuk menerima klaim kedaulatan Beijing.

China tidak mengakui pemerintah Taiwan yang dipilih secara demokratis atau klaim kedaulatan Taiwan, dan tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendali China.

Baca juga: China Ancam Negara yang Dukung Taiwan Secara Militer, Ingatkan Konsekuensi Terburuk