Turki Sewa Jasa Hukum untuk Lobi AS Mengembalikannya dalam Program F-35

ANKARA, KOMPAS.com - Turki gandeng firma hukum internasional yang berbasis di Washington untuk melobi pemerintah AS agar mengembalikannya dalam program pesawat jet tempur F-35 yang dibekukan.

Ankara memesan lebih dari 100 unit pesawat tempur siluman dalam program AS 2019, tapi telah dihapus setelah membeli sistem pertahanan rudal S-400 produk Rusia, yang menurut Washington mengancam F-35.

Baca juga: Biden Bekukan Penjualan F-35 Canggih, Ini Tanggapan UEA

Ankara sekarang menyewa jasa hukum dari Arnold & Porter untuk "nasihat strategis dan penjangkauan" terhadap otoritas AS, dengan kontrak 6 bulan senilai 750.000 dollar AS (Rp 10,5 juta), yang dimulai pada Februari ini.

Kontrak tersebut ditandatangani dengan SSTEK Defense Industry Technologies yang berbasis di Ankara, yang dimiliki oleh Kepresidenan Industri Pertahanan (SSB) Turki, otoritas industri pertahanan utama Ankara.

Baca juga: Erdogan Tak Terima Dikeluarkan AS dari Program Jet F-35 Setelah Beli Rudal Rusia

Arnold & Porter akan "memberi nasihat tentang strategi bagi SSB dan kontraktor Turki untuk tetap berada dalam Program Joint Strike Fighter, dengan mempertimbangkan dan menangani faktor geopolitik serta komersial yang kompleks," kata kontrak tersebut.

Ankara mengatakan penghapusannya dari program F-35 tidak adil, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berharap ada perkembangan positif di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden.

Baca juga: Sebelum Trump Lengser, Israel Ingin Beli F-35 Lagi

Meskipun Turki dikeluarkan dari program tersebut, dan sanksi dijatuhkan pada industri pertahanan Turki pada Desember, Pentagon mengatakan akan terus bekerjasama dengan kontraktor Turki untuk komponen utama F-35.

Direktur komunikasi Turki Fahrettin Altun mengatakan bahwa Turki telah membayar beberapa jet F-35.

Baca juga: Jepang Kembangkan Jet Tempur Siluman Generasi Terbaru, Disebut Punya DNA F-35

"Bahkan biaya hanggar telah diambil dari Turki untuk jet yang tidak dapat dikirimkan," katanya dalam acara terkait NATO pada Kamis (18/2/2021).

Menteri Pertahanan Hulusi Akar, setelah pertemuan para menteri pertahanan NATO, mengatakan bahwa dia telah "memberi perhatian yang jelas kepada sekutu kita bahwa pembatasan perizinan, upaya sanksi atau bahkan ancaman sanksi terhadap Turki" hanya melemahkan aliansi.

Baca juga: Senat AS Gagal Hentikan Trump Jual Jet Tempur F-35 ke Uni Emirat Arab