Jenderal Myanmar Kena Sanksi Inggris dan Kanada, Termasuk Para Menteri

Namun kelompok aktivis Burma Campaign UK mengatakan, sanksi itu sebenarnya hanya sebatas larangan bepergian saja.

"Para pemimpin militer ini tidak akan memiliki aset di Inggris untuk dibekukan, jadi praktis jenis sanksi ini adalah mereka tak bisa liburan di Inggris," ujar Mark Farmaner direktur kelompok tersebut.

Sebelumnya Amerika Serikat (AS) sudah menjatuhkan sanksi kepada para petinggi Myanmar setelah kudeta militer 1 Februari ini.

Kemudian Menteri Luar Negeri Kanada Marc Garneau mengumumkan daftar sanksi yang lebih banyak, yaitu 9 pejabat Myanmar.

Baca juga: Menlu Singapura Tolak Beri Sanksi Luas ke Myanmar meski Sadar Kondisi Mengkhawatirkan

"Sanksi yang diumumkan hari ini merupakan bagian dari tanggapan bersama untuk mengirim pesan yang jelas, bahwa Kanada tidak akan menerima tindakan militer Myanmar serta pengabaian total atas kemauan dan hak demokrasi rakyat Myanmar," katanya.

Kudeta Myanmar mengakhiri satu dekade pemerintahan sipil di negara itu, usai Aun San Suu Kyi ditangkap beserta para pemimpin lain.

Jenderal-jenderal di balik kudeta militer Myanmar menuduh ada kecurangan yang memenangkan partai National League for Democracy (NLD) secara telak di pemilu.

Baca juga: Myanmar Mencekam, Warga Ronda Malam untuk Cegah Penggerebekan Militer