Setelah Dilantik, Biden Akan Kembalikan AS ke WHO dan Akhiri "Muslim Travel Ban"

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joe Biden disebut akan menandatangani sejumlah keputusan eksekutif segera setelah dilantik.

Dalam salah satu keputusan eksekutifnya, Biden akan mengakhiri Muslim Travel Ban, dan mengembalikan AS ke Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Berdasarkan keterangan sejumlah stafnya, Biden akan meneken 17 perintah eksekutif beberapa jam setelah dilantik sebagai Presiden AS.

Baca juga: Jelang Pelantikan Biden, Washington DC Berubah Jadi Medan Perang

Di hari pertamanya, politisi 78 tahun itu akan menunda pembangunan tembok perbatasan di Meksiko yang dibangun pendahulunya, Donald Trump.

Dia juga akan menetapkan mandat mengenakan topeng di lembaga pemerintah demi menghentikan penyebaran virus corona.

Joe Biden juga bakal memulihkan perlindungan cagar budaya yang sempat dihapus Trump, seperti dilansir AFP Rabu (20/1/2021).

Dia juga berencana membekukan upaya penyitaan jutaan orang yang masih mempunyai tanggungan hipotek selama pandemi.

Presiden terpilih tertua dalam sejarah AS itu juga berencana mengirim RUU ke Kongres AS, dengan upaya mengubah kebijakan imigrasi.

Biden berencana memberi jalan jutaan migran yang tidak mempunyai dokumen menjadi warga AS, sesuatu yang sempat ditolak pendahulunya.

Baca juga: Live Streaming Pelantikan Joe Biden, Dimulai Pukul 22.00 WIB

Stafnya menyatakan, Biden ingin benar-benar memahami seluruh permasalahan ekonomi dan kesehatan yang dihadapi AS selama wabah.

"Biden ingin bertindak, tak saja memulihkan kerusakan yang ditimbulkan Trump. Namun juga membawa negara ini maju," ujar stafnya.

Stafnya menyebut si presiden terpilih akan tegas menepati janjinya bagi rakyat, dan bekerja sesuai konstitusi AS.

Presiden terpilih dari Partai Demokrat tersebut juga akan mengembalikan AS ke Perjanjian Paris 2016 mengenai perubahan iklim.

Baca juga: Potensi Ekstremis, 12 Anggota Garda Nasional Dicopot dari Tim Keamanan Biden

Gina McCarthy, calon penasihat khusus iklim berkata, pengembalian Washington ke perjanjian 2016 adalah salah satu tujuan pemerintahan Biden.

Dia akan membatalkan keputusan Trump terkait pengurangan standar emisi dan efisiensi, serta mencabut izin pengerjaan pipa Keystone XL.

Pengerjaan proyek itu disorot karena diyakini bakal membawa minyak Kanada yang berpolusi tinggi ke "Negeri Uncle Sam".

"Perintah eksekutif di hari pertama ini akan memberikan pijakan penting bagi AS untuk memulihkan diri sebagai pemimpin global dalam energi bersih," ucap McCarthy.

Baca juga: Calon Menhan Pemerintahan Joe Biden Ingin Bersihkan Ekstremis di Tubuh Militer AS