PBB Minta Semua Negara Pastikan Vaksin Covid-19 Tersedia untuk Semua

Kesalahan informasi virus

Dalam kesempatan yang sama, Guterres memuji para peneliti dari perusahaan bioteknologi Jerman BioNTech yang bekerja sama dengan raksasa farmasi AS Pfizer.

Kedua disebut telah mengalahkan saingannya, dalam perlombaan sebagai vaksin pertama yang diperiksa secara menyeluruh di pasar.

Dia juga mengapresiasi kontribusi besar yang dibuat oleh pendiri perusahaan, Ugur Sahin dan Ozlem Tureci. Sebab vaksin terobosannya telah diberikan persetujuan peraturan di sejumlah negara, dan terus bertambah.

Menurutnya, PBB berkomitmen untuk memberikan berita dan nasihat yang dapat dipercaya, untuk membangun kepercayaan pada vaksin.

Proses ini dipandu oleh sains dan didasarkan pada fakta, untuk memerangi informasi yang salah terkait virus.

Baca juga: Negara-negara Kaya Timbun Vaksin Covid-19, Bagaimana Nasib Negara Miskin?

“Di seluruh dunia, kami telah melihat bagaimana pendekatan populis yang mengabaikan sains telah menyesatkan publik,” kata Guterres. "Segalanya menjadi lebih buruk dengan adanya berita palsu dan konspirasi liar".

Dia juga melontarkan pujian kepada Kanselir Angela Merkel. Karena telah memberikan panduan tanpa basa-basi, mantap, penuh kasih dan bijaksana sehingga membantu mengarahkan Jerman melalui pandemi.

“Saya memuji langkah awal dan tegas Anda yang didorong oleh sains, data lokal, dan tindakan lokal yang menekan penularan virus dan menyelamatkan nyawa,” katanya.

Menyusul kehadirannya di parlemen Jerman, Guterres dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Merkel dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Pada Kamis (17/12/2020), dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas.

Baca juga: Program WHO Vaksinasi Covid-19 Negara Miskin Terancam Gagal Total dan Mundur sampai 2024

Piagam PBB, yang membentuk badan internasional berbasis di New York, mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945. Saat ini, 193 negara tergabung dalam organisasi tersebut.

Jerman saat ini adalah salah satu dari 10 anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan PBB.

Masa jabatan dua tahun negara itu sebagai anggota Dewan Keamanan akan berakhir pada 31 Desember.