Iran Tolak Persyaratan Joe Biden untuk Capai Kesepakatan Nuklir

TEHERAN, KOMPAS.com - Iran menolak prasyarat dari pemerintahan baru AS, Joe Biden terhadap program nuklirnya dan meminta AS harus kembali kepada kesepakatan 2015 sebelum pembicaraan kedua negara dapat digelar.

Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan AS memiliki "komitmen" sendiri yang harus dilaksanakan.

Presiden AS terpilih, Joe Biden, mengatakan dia akan bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir dan mencabut sanksi atas Iran, apabila Teheran kembali kepada "kepatuhan ketat dengan kesepakatan nuklir".

Kedua negara agaknya menginginkan masing-masing pihak terlebih dahulu mengadopsi ulang ketentuan perjanjian, seperti yang dilansir dari BBC Indonesia pada Jumat (4/12/2020).

Baca juga: AS: Iran Tak Akan Lakukan Serangan Balasan Sebelum Pelantikan Joe Biden

Pada Mei 2018, Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan yang dinegosiasikan oleh pemerintahan Barack Obama.

Trump lantas menerapkan kembali sanksi ekonomi yang ketat terhadap Iran, dengan menargetkan pada sektor minyak dan keuangan negara itu.

Semenjak saat itulah, Teheran telah melampaui batas aktivitas nuklirnya yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan awal.

Tindakan Iran ini meningkatkan kecurigaan bahwa mereka dapat menggunakan program itu sebagai kedok untuk mengembangkan proyek bom nuklir.

Namun, pemerintah Iran berkeras bahwa ambisi nuklirnya sepenuhnya untuk tujuan damai.

Kesepakatan tersebut dirancang untuk membatasi program nuklir Iran dengan cara yang dapat diverifikasi dengan imbalan adanya keringanan sanksi.

Baca juga: Trump Peringatkan Pejabat Luar Negeri AS untuk Tidak Memulai Perang Dunia III dengan Iran

Posisi Iran sekarang dalam kesepakatan nuklir

Berbicara dalam konferensi virtual yang diselenggarakan oleh Italia pada Kamis (3/12/2020), Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan AS telah "melakukan pelanggaran berat" terhadap resolusi PBB yang mendukung kesepakatan nuklir.

Hal itu terjadi ketika AS meninggalkan perjanjian nuklir pada 2018, sehingga Zarif menggambarkan pemerintahan Trump sebagai "rezim brengsek".

"Amerika Serikat harus menghentikannya, Amerika Serikat harus menghentikan pelanggaran hukum internasionalnya," kata Zarif.

"Itu tidak membutuhkan negosiasi apa pun," tambahnya.

Zarif melanjutkan dengan mengatakan bahwa AS "tidak dalam posisi untuk menetapkan persyaratan".