Perancis, AS, dan Turki Bersama Rusia Akan Kawal Implementasi Perjanjian Gencatan Senjata Armenia-Azerbaijan

PARIS, KOMPAS.com - Perancis dan Amerika Serikat segera kirim dilegasi ke Moskwa untuk membahas peran dalam upaya mengamankan gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan setelah Rusia kirim pasukan penjaga perdamaian di Nagorno-Karabakh.

Kedatangan pasukan penjaga perdamaian Rusia pada Selasa (10/11/2020) untuk di daerah kantong itu memperluas jejak militer negaranya di antara bekas republik Soviet yang dipandangnya sebagai halaman belakang strategis.

Moskwa menjadi ketua bersama kelompok internasional yang mengawasi perselisihan Nagorno-Karabakh dengan Washington dan Paris.

Namun AS dan Perancis tidak terlibat dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh Rusia, Armenia dan Azerbaijan untuk mengakhiri enam pekan pertempuran di daerah kantong tersebut, yang mulai meledak pada 27 September.

Baca juga: Jaga Nagorno-Karabakh, 400 Tentara Penjaga Perdamaian Rusia Tiba di Armenia

"Kami sama sekali tidak ingin menjauhkan diri dari rekan-rekan Amerika dan Perancis kami," kata Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov seperti yang dilansir dari Reuters pada Kamis (12/11/2020).

“Apalagi kami sudah mengundang mereka ke Moskwa. Mereka akan tiba dalam beberapa hari ke depan untuk membahas bagaimana mereka dapat berkontribusi pada implementasi kesepakatan yang dicapai.”

Kesepakatan itu, yang mengunci keuntungan teritorial oleh pasukan Azeri melawan pasukan etnis Armenia di Nagorno-Karabakh.

Alhasil, memicu protes di Armenia yang menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Nikol Pashinyan ketika kesepakatan diumumkan pada Selasa pagi.

Baca juga: Jaga Perdamaian di Nagorno-Karabakh, Rusia Terjunkan Pasukan Penjaga Perdamaian

Ratusan demonstran berunjuk rasa untuk hari ketiga di ibukota Armenia Yerevan pada Kamis, meneriakkan, "Nikol adalah pengkhianat!"

Mereka kemudian berbaris ke markas Dinas Keamanan untuk menuntut pembebasan beberapa pemimpin oposisi dan aktivis yang ditahan pada Rabu (11/11/2020).

Pashinyan terpilih pada 2018 setelah adanya protes jalanan terhadap dugaan korupsi mantan elit politik.

Ia mengataan pada Kamis bahwa telah menandatangani perjanjian untuk mengamankan perdamaian dan menyelamatkan nyawa.

Baca juga: Menang Perang di Nagorno-Karabakh, Begini Taktik Azerbaijan Lawan Armenia

Turki

Turki, yang telah mendukung Azerbaijan atas konflik tersebut, menandatangani protokol dengan Rusia pada Rabu untuk mendirikan pusat pemantauan bersama.

Tujuannya, mengkoordinasikan upaya-upaya untuk memantau kesepakatan perdamaian.

Turki menyetujui kesepakatan terkahir itu, setelah 3 upaya gencatan senjata sebelumnya dengan cepat gagal.