AS Embargo Bank Iran, Teheran Minta Bantuan China

TEHERAN, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan AS mengumumkan sanksi terbaru membidik 18 bank besar Iran. Embargo tersebut berpotensi memutus akses kepada sistem transaksi internasional bagi 80 juta warga Iran.

Washington menepis kritik Uni Eropa bahwa isolasi keuangan terhadap Iran akan memicu penderitaan yang tidak perlu.

“Sanksi kami diarahkan kepada rezim dan pejabat yang korup dan menyalahgunakan kemakmuran rakyat Iran untuk membiayai gerakan radikal dan revolusioner, yang menciptakan penderitan di seluruh Timur Tengah,” kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.

Baca juga: Musisi Iran Reza Shajarian Wafat, Suara Rakyat di Masa Sulit Telah Pergi

Menurutnya kebijakan Iran memperkuat anggaran militer, ketika negara sedang membutuhkan fasilitas kesehatan.

“Tekanan ekonomi maksimal dari kami akan terus berlanjut sampai Iran bersedia melakukan negosiasi menyeluruh untuk menanggulangi perilaku jahat rezim di Teheran," imbuhnya.

Kemenkeu AS tidak merinci kejahatan yang dilakukan 18 institusi perbankan Iran tersebut, dan sebaliknya secara umum menyebut sektor keuangan Iran digunakan untuk membiayai program persenjataan pemerintah dan kebijakan regional.

Atas sanksi tersebut, Menlu Iran Mohammad Javad Zarif menuduh AS berusaha “menghancurkan akses terakhir untuk membayar impor makanan dan obat-obatan,” di tengah pandemi.

Baca juga: Ulama Iran di Denmark Paksa Kaum Wanitanya untuk Taati Aturan Perceraian yang Ilegal

“Rakyat Iran akan selamat dari kekejaman terbaru ini. Tapi berkonspirasi untuk membuat populasi Iran kelaparan adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan,” tulisnya via Twitter.

“Dalang dan mereka yang bertanggungjawab membekukan uang kami akan menghadapi pengadilan.”

Pemerintah AS bersikeras sanksinya membebaskan transaksi keuangan untuk alasan kemanusiaan, seperti pembelian bahan pangan atau obat-obatan. Namun Uni Eropa meyakini sanksi tersebut akan tetap memicu dampak dramatis.

Barbara Slavin dari lembaga pemikir luar negeri AS, Atlantic Council, menggambarkan sanksi AS terhadap perbankan Iran sebagai “sadisme berjubah politik luar negeri”, dan hanya akan memaksa Teheran semakin mendekat ke Cina.

Baca juga: Rusia Berniat Jual Sistem Rudal S-400 ke Iran jika Embargo Senjata Berakhir

Menlu Iran melawat ke Beijing

“Pemerintahan Donald Trump menggunakan pekan-pekan terakhir di masa jabatan mereka untuk menggandakan strategi gagal menggunakan ‘tekanan maksimal’ yang hanya semakin memiskinkan rakyat Iran, memprovokasi konflik regional dan mengancam sanksi jangka panjang berbasis mata uang dollar,” kata dia.

Sanksi AS dijatuhkan setelah pemerintahan Trump gagal meyakinkan Dewan Keamanan untuk menghidupkan kembali sanksi PBB terhadap Iran.

Kemenkeu di Washington mengatakan, sanksi baru akan berlaku dalam waktu 45 hari untuk memberikan waktu bagi pelaku bisnis guna menyudahi transaksi dengan Iran.

Rentang waktu itu juga memberikan kesempatan bagi Partai Demokrat AS untuk mengubah kebijakan Trump menyusul Pemilu Kepresidenan, November mendatang.

Baca juga: Presiden Iran Peringatkan Perang Armenia-Azerbaijan dapat Picu Perang Regional