Tegaskan Bukan Bagian dari China, Taiwan Minta Dukungan Indonesia agar Bisa Ikut PBB

TAIPEI, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri Taiwan Jaushieh Joseph Wu menyerukan agar Indonesia dan negara lain mendukung Taiwan dalam setiap konferensi, mekanisme, dan kegiatan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Apalagi, dalam situasi pandemi virus corona yang memicu krisis seperti sekarang ini, masyarakat internasional perlu berupaya semakin ekstra untuk mengatasi setiap hambatan yang terjadi.

Dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (7/9/2020), Wu mengatakan Taiwan juga telah siap, bersedia, dan mampu berpartisipasi dalam upaya bersama menangani krisis akibat pandemi virus corona.

Wu mengklaim dengan keberhasilan Taiwan dalam menangani pandemi Covid-19, negaranya akan dapat berkontribusi lebih banyak kepada dunia jika ikut dalam setiap kegiatan PBB.

Dia menambahkam jumlah kasus covid-19 yang dikonfirmasi di Taiwan kurang dari 500 kasus. Sementara itu jumlah kematian akibat Covid-19 tercatat hanya dalam satu digit.

Baca juga: Delegasi Ceko yang Kunjungi Taiwan Terus Dikecam, Kali Ini Kedubes China Angkat Suara

“Semua itu terutama karena berbagai tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Taiwan dalam menghadapi pandemi Covid-19,” ujarnya dikutip dari rilis tersebut.

Hingga akhir Juni, Taiwan melaporkan telah menyumbang 51 juta masker medis, 1,16 juta masker N95, 600.000 baju pelindung, 35.000 termometer, dan berbagai peralatan medis lainnya ke lebih dari 80 negara, termasuk Indonesia.

Wu meminta agar PBB harus lebih inklusif dan tidak boleh mengabaikan negara mana pun di dunia, Termasuk Taiwan, untuk ikut andil dalam setiap kegiatan PBB.

Selama ini, dia mengklaim bahwa Taiwan selalu dikesampingkan dari setiap sistem organisasi PBB.

Selain itu, dia menambahkan bahwa China juga terus menekan PBB untuk memblokir setiap partisipasi Taiwan dalam PBB.

Baca juga: Ada Rumor Jet Tempur Su-35 Milik China Jatuh, Taiwan Bantah Menembak

Wu menuding China secara keliru menggunakan Resolusi 2758 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1971 sebagai dasar hukum untuk memblokir partisipasi Taiwan di PBB.

Wu menegaskan bahwa Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari China. Presiden dan anggota kongres Taiwan dipilih langsung oleh rakyat Taiwan.

“PBB harus mengakui bahwa hanya pemerintah yang dipilih melalui prosedur demokrasi di Taiwan yang dapat mewakili 23,5 juta rakyat Taiwan, dan Republik Rakyat China tidak memiliki hak untuk berbicara atas nama Taiwan” sambung Wu.

Wu menyatakan bahwa Taiwan akan dapat memberikan lebih banyak kontribusi kepada dunia jika diikutkan dalam setiap kegiatan PBB.

Baca juga: Desain Baru Paspor Taiwan: Membesarkan Taiwan, Menciutkan Republik China

Dia juga mengutip pernyataan pembukaan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa yang berbunyi “kami rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa, di sini untuk… menegaskan kembali kepercayaan kami pada hak asasi manusia... (dan) persamaan hak antara pria dan wanita, serta semua bangsa baik besar maupun kecil."

“Cita-cita menjaga HAM dan kebebasan fundamental semua orang yang tertuang dalam piagam tidak boleh menjadi kata-kata kosong. Saat PBB dalam penantian untuk 75 tahun yang berikutnya, masih belum terlambat untuk menyambut partisipasi Taiwan,” sambung Wu.