Jepang Akhirnya Izinkan Orangtua Bercerai Berbagi Hak Asuh Anak

Ini setelah parlemen melakukan pemungutan suara pada minggu ini untuk mengubah undang-undang yang hanya mengizinkan hak asuh tunggal.

Berdasarkan hukum perdata Jepang, pasangan harus memutuskan orang tua mana yang akan mengambil hak asuh anak-anak mereka ketika pernikahan mereka berakhir.

Hal ini jadi sebuah persyaratan yang menurut para kritikus menyebabkan kerugian psikologis pada anak-anak dan menghalangi orang tua yang “tertinggal” untuk memainkan peran penuh dalam pengasuhan mereka.

Dilansir dari Guardian, perubahan hukum tersebut, yang disponsori oleh Partai Demokrat Liberal dan mitra koalisi juniornya Komeito.

Ini juga didukung oleh dua partai oposisi utama, akan membawa Jepang, satu-satunya anggota G7 yang tidak secara hukum mengakui hak asuh bersama, sejajar dengan banyak negara lain.

Para pendukung pengaturan yang ada telah menyuarakan kekhawatiran bahwa hak asuh bersama dapat membahayakan anak-anak jika kekerasan terhadap anak disebut-sebut sebagai alasan perceraian.

Sementara perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan dipaksa untuk tetap menjalin hubungan dengan pelaku kekerasan.

Sebagai tanggapan, para pendukung RUU tersebut mengatakan hak asuh akan terus diberikan kepada salah satu orang tua jika orang tua lainnya dicurigai melakukan pelecehan.

Setelah majelis rendah yang berkuasa meloloskan RUU tersebut, undang-undang tersebut akan diajukan ke majelis tinggi.

RUU diperkirakan akan disahkan sebelum sidang parlemen saat ini berakhir pada tanggal 23 Juni, kata kantor berita Kyodo.

“Bahkan setelah perceraian, penting bagi ibu dan ayah untuk tetap terlibat dan bertanggung jawab dalam membesarkan anak-anak mereka,” kata Menteri Kehakiman, Ryuji Koizumi, kepada parlemen bulan lalu, menurut Nikkei Asia.

Undang-undang tersebut, yang merupakan perubahan pertama terhadap undang-undang hak asuh selama lebih dari tujuh dekade, dapat berlaku mulai tahun 2026.