Biden Kembali Kritik Cara Netanyahu Tangani Perang di Gaza

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden AS Joe Biden dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Selasa (9/4/2024) memberikan kritik lebih lanjut terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu terkait perang di Gaza.

Menurut Biden, cara yang dilakukan oleh Netanyahu ialah sebuah kesalahan. "Saya pikir apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan," ujar Biden, dikutip dari Reuters pada Rabu (10/4/2024).

"Saya tidak setuju dengan pendekatannya," kata Biden seraya menambahkan bahwa pemboman Israel di Gaza tanpa pandang bulu dan membuka pandangan baru itu ialah tindakan yang berlebihan.

Gedung Putih mengatakan pekan lalu bahwa presiden, dalam panggilan telepon dengan Netanyahu, mengancam akan memberikan syarat terhadap serangan Israel dalam mengambil langkah nyata untuk melindungi pekerja bantuan dan warga sipil.

Seruan tersebut menyusul serangan udara Israel yang menewaskan tujuh staf, membuka pandangan baru bagi kelompok bantuan World Central Kitchen.

"Apa yang saya serukan adalah agar Israel menyerukan gencatan senjata, memberikan akses penuh terhadap semua makanan dan obat-obatan bisa masuk ke negara itu selama enam atau delapan minggu ke depan," jelas Biden dalam wawancara pada Selasa.

Dijelaskan bahwa serangan militer Israel di Gaza, telah menjadi sasaran kritik internasional dan membuka pandangan baru.

Di dalam negeri, Biden juga menghadapi protes selama berbulan-bulan, dikritik dari aktivis anti-perang, Muslim dan Arab-Amerika di seluruh negeri, yang menuntut gencatan senjata permanen di Gaza dan pembatasan bantuan militer AS untuk Israel.

Diketahui, Israel telah menerima lebih banyak bantuan luar negeri AS dibandingkan negara lain sejak Perang Dunia Kedua.

Meskipun bantuan tahunannya jauh lebih kecil dibandingkan pendanaan dan peralatan militer yang dikirim ke Ukraina sejak invasi Rusia pada 2022.

Tetapi, Amerika Serikat juga melindungi Israel di Dewan Keamanan PBB dan memveto tiga rancangan resolusi mengenai perang di Gaza. Bulan lalu, mereka abstain ketika Dewan Keamanan menuntut gencatan senjata segera.