Ukraina Tertekan, Diminta Hapus Blacklist Perusahaan yang Berbisnis dengan Rusia

Daftar hitam sebelumnya jadi inti dari kampanye Kyiv untuk mengekspos perusahaan-perusahaan yang berbisnis dengan Rusia.

Tapi setelah itu muncul reaksi keras dari beberapa negara, termasuk China dan Perancis.

Dilansir dari Reuters, Ukraina, secepatnya bisa menghapus tidak hanya daftar tersebut, tetapi juga situs web terkait yang memberikan informasi terperinci tentang individu-individu yang berada di bawah sanksi Barat, perusahaan-perusahaan, dan asal suku cadang senjata Rusia.

Daftar hitam ini tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi telah mempermalukan sekitar 50 perusahaan besar karena beroperasi di Rusia dan membantu perang Kremlin di Ukraina, misalnya dengan membayar pajak.

Dihapuskannya kampanye pencatutan nama, jika itu terjadi, akan menjadi indikasi bagaimana Kyiv mungkin harus melunak.

Ukraina saat ini semakin sulit untuk mempertahankan dukungan global untuk upaya perangnya setelah lebih dari dua tahun setelah invasi berskala penuh.

"Ini adalah China, tetapi bukan hanya China," kata salah satu orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang masalah ini, juga menyinggung tekanan dari Perancis untuk menghapus perusahaan Auchan dan Leroy Merlin, yang bergerak di bidang perbaikan rumah dan perkebunan.

Beijing, konsumen utama biji-bijian Ukraina, pada bulan Februari menuntut agar Kyiv menghapus 14 perusahaan China dari daftar untuk menghilangkan dampak negatif.

Meskipun China dipandang sebagai sekutu Rusia, Kyiv mengatakan pihaknya berharap negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu akan ambil bagian dalam pertemuan puncak para pemimpin dunia pada musim semi ini untuk memajukan visi perdamaian Presiden Volodymyr Zelensky.

Sumber kedua mengatakan bahwa Austria, China, Perancis, dan Hongaria telah memberikan tekanan kepada Kyiv terkait daftar tersebut, dan menambahkan bahwa daftar itu dapat dihapus dari internet dalam beberapa hari.

Hongaria telah lama memiliki hubungan yang tegang dengan Kyiv dan mempertahankan hubungan dengan Moskwa.

Meskipun Perdana Menteri Viktor Orban mengutuk invasi Rusia, pemerintahnya menolak untuk mengirim senjata ke Ukraina dan telah berulang kali berargumen untuk melakukan perundingan damai.