AS Veto Resolusi DK PBB yang Serukan Gencatan Senjata Segera di Gaza, Tuai Kecaman Sekutu

NEW YORK, KOMPAS.com - Amerika Serikat pada Selasa (20/2/2024) memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.

Washington diketahui telah mengedarkan rancangan resolusi alternatifnya sendiri menjelang pemungutan suara.

Tidak seperti upaya AS sebelumnya, versi tersebut memang memuat kata "gencatan senjata". Namun, di situ tidak ada seruan gencatan senjaga untuk segera diberlakukan.

Sementara, resolusi yang telah disusun oleh Aljazair selama tiga minggu tersebut menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera yang harus dihormati oleh semua pihak.

"Veto AS benar-benar sembrono dan berbahaya," kata perwakilan Palestina di PBB, Riyad Mansour.

Namun, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan, bahwa melanjutkan pemungutan suara pada hari Selasa ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab.

"Kami tidak dapat mendukung resolusi yang akan menempatkan negosiasi sensitif dalam bahaya," katanya, mengacu pada pembicaraan untuk membebaskan sandera di Gaza.

Tuai kecaman sekutu

Keputusan AS veto resolusi DK PBB kali ini menuai kecaman keras dari para sekutunya, ketika Presiden Joe Biden menghadapi tekanan yang meningkat untuk meredam dukungan terhadap Israel.

Sebagaimana dilansir AFP, kritik bukan hanya datang dari China dan Rusia, yang telah menolak dukungan tegas AS terhadap Israel, melainkan juga dari sekutu AS termasuk Perancis, Malta, dan Slovenia.

"Kami memberikan suara untuk resolusi tersebut karena pembunuhan warga sipil di Gaza harus dihentikan. Penderitaan yang dialami oleh warga Palestina melebihi apa pun yang seharusnya dialami oleh seorang manusia," ujar perwakilan Slovenia di Dewan Keamanan PBB, Samuel Zbogar.

"Korban jiwa dan situasi kemanusiaan tidak dapat ditolerir dan operasi Israel harus dihentikan," kata duta besar Perancis untuk PBB Nicolas de Riviere.

Utusan Aljazair, Amar Bendjama, mengatakan rancangan resolusi itu akan mengirimkan pesan yang kuat kepada warga Palestina.

"Sayangnya Dewan Keamanan sekali lagi gagal. Periksalah hati nurani Anda, bagaimana sejarah akan menilai Anda," kata Bendjama.

Pemungutan suara itu dilakukan saat Israel bersiap-siap untuk bergerak ke kota Rafah di Jalur Gaza selatan, tempat sekitar 1,4 juta orang mengungsi, sebagai bagian dari misinya untuk menghancurkan kelompok militan Palestina, Hamas.

Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah korban jiwa di Gaza, Israel menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menahan diri, termasuk dari sekutu terdekatnya, Amerika Serikat.

"Ini bukan, seperti yang diklaim oleh beberapa anggota, upaya Amerika untuk menutupi serangan darat yang akan segera terjadi," kata Thomas-Greenfield menjelang pemungutan suara.

Rancangan resolusi tersebut menentang pemindahan paksa penduduk sipil Palestina.

Rancangan tersebut juga menuntut pembebasan semua sandera yang diculik oleh Hamas dalam serangan pada tanggal 7 Oktober.