Analis: Pemerintah China "Bersih-bersih" Para Jenderal yang Korupsi

BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah China di bawah pimpinan Xi Jinping sedang melakukan "bersih-bersih" terhadap para jenderal yang melakukan korupsi.

Hal ini dilakukan sebagai upaya modernisasi militer China di tengah ketegangan geopolitik.

Seperti diberitakan Straits Times pada Minggu (31/12/2023), para anggota parlemen terkemuka China memecat sembilan perwira senior militer dari badan legislatif nasional pada 29 Desember 2023.

Para jenderal itu banyak yang berasal dari pasukan roket cabang utama Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) yang mengawasi rudal taktis dan nuklir.

Pembersihan ini merupakan kemunduran bagi Presiden China Xi Jinping, yang telah menggelontorkan miliaran dolar untuk membeli dan mengembangkan peralatan sebagai upaya modernisasinya untuk membangun militer “kelas dunia” pada tahun 2050.

Tetapi, jatuhnya para jenderal dan pemasok peralatan militer baru-baru ini telah merusak upaya modernisasi tersebut.

Bahkan menimbulkan pertanyaan, apakah ada pengawasan yang memadai atas investasi militer besar-besaran itu ketika China bersaing dengan Amerika Serikat, termasuk Taiwan dan Korea Selatan.

Sejak Xi Jinping mengambil alih kekuasaan pada 2012, ia telah memulai tindakan keras anti-korupsi secara luas di kalangan pejabat Partai Komunis dan pemerintah, salah satu target utamanya ialah PLA.

Sembilan jenderal PLA yang dicopot dari badan legislatif berasal dari beberapa divisi militer, yakni:

"Ini adalah tanda yang jelas bahwa mereka sedang disingkirkan," kata Dr. Andrew Scobell, peneliti terkemuka untuk Tiongkok di Institut Perdamaian AS.

China tidak menjelaskan mengapa para jenderal dicopot. Namun beberapa analis mengatakan bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya korupsi dalam pengadaan peralatan oleh Pasukan Roket PLA.

"Akan lebih banyak yang dicopot. Pembersihan yang berpusat pada Pasukan Roket belum berakhir," kata Associate Professor Alfred Wu dari Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura.

Jenderal Wei Fenghe, mantan menteri pertahanan yang pernah memimpin Pasukan Roket, juga menghilang.

Ketika ditanya keberadaannya, juru bicara Kementerian Pertahanan China mengatakan pada Agustus bahwa militer tidak menoleransi korupsi.

Penggantinya, Jenderal Li Shangfu, tiba-tiba dicopot dari jabatan menteri pertahanan pada Oktober tanpa penjelasan usai menghilang selama berbulan-bulan.

Dia sebelumnya mengepalai departemen peralatan. Salah satu wakilnya dicopot dari Parlemen pada 29 Desember.

Para analis mengatakan, meskipun militer China telah lama dikenal melakukan korupsi, tetapi tingkat keterlibatan Pasukan Roket PLA cukup mengejutkan.

"Bagian dari PLA ini akan menjalani proses pemeriksaan yang paling ketat terhadap perwira seniornya, mengingat pentingnya memiliki orang-orang yang sangat dipercaya untuk bertanggung jawab atas senjata nuklir China," terang Dennis, rekan senior Inisiatif untuk Dialog AS-Tiongkok mengenai Masalah Global di Universitas Georgetown.

Para analis juga mengatakan pembersihan para pemimpin senior militer dapat membuat Pasukan Roket melemah untuk sementara waktu hingga Xi Jinping berhasil membereskan keadaan.

Sementara Yun Sun, direktur program China di Stimson Centre, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington menyatakan, perlu waktu bagi China untuk membereskan kekacauan ini dan memulihkan kepercayaan terhadap kompetensi dan kepercayaan Pasukan Roket.

"Artinya untuk saat ini, China berada pada posisi yang lemah," katanya.