Rusia Batasi Akses Aborsi dengan Alasan Perubahan Demografi

Majelis Federal Rusia telah menindak komunitas LGBTQ, mengesahkan undang-undang yang melarang operasi ganti kelamin dan melarang propaganda gay.

Kini kaum konservatif sosial memiliki target baru: hak-hak reproduksi.

Dilansir dari Al Jazeera, mengakhiri kehamilan adalah prosedur yang legal dan tersedia secara luas di Rusia.

Tetapi dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, serentetan undang-undang baru muncul untuk membatasi akses aborsi di tengah kekhawatiran akan penurunan populasi lebih lanjut dan dorongan ke arah konservatisme.

Pada bulan Agustus dan November, dua wilayah Rusia, yakni Mordovia dan Tver, mengesahkan undang-undang yang menghukum siapa pun yang memaksa perempuan untuk melakukan aborsi.

Pada bulan Oktober, anggota parlemen menyetujui undang-undang yang membatasi akses terhadap obat aborsi, sebuah langkah yang juga dapat memengaruhi penjualan beberapa alat kontrasepsi.

Sementara itu, semua klinik kesehatan swasta di Krimea yang diduduki Rusia mengumumkan bahwa mereka akan berhenti memberikan layanan aborsi sama sekali, menurut outlet berita independen Meduza.

Konstantin Skorupsky, kepala Kementerian Kesehatan Krimea, dikutip oleh Meduza mengatakan bahwa para kepala klinik komersial didesak untuk berhenti menyediakan layanan aborsi sebagai cara untuk melakukan bagian mereka untuk memperbaiki situasi demografis di semenanjung yang diduduki Rusia.

Klinik-klinik swasta lainnya di Rusia juga telah membatasi layanan aborsi.

Para perempuan justru didorong untuk pergi ke klinik pemerintah, di mana waktu tunggunya lama.

Di klinik-klinik ini, ada laporan yang menyebutkan bahwa para staf menekan pasien untuk melanjutkan kehamilan mereka.

Di beberapa daerah, klinik pemerintah mengadakan "hari hening" anti-aborsi, saat prosedur ini tidak dilakukan.

Bagi para aktivis, tindakan keras ini tidak mengejutkan.

Sejak tahun 1990-an, perempuan bisa menggugurkan kandungannya tanpa syarat hingga usia kandungan 12 minggu atau 22 minggu dengan berbagai alasan sosial, seperti perceraian, pengangguran, atau kurangnya pendapatan.

Daftar alasan tersebut telah dikurangi secara bertahap di bawah kepemimpinan Putin dan sejak 2012 hanya mencakup kasus pemerkosaan.