AS Hindari "Government Shutdown", Bantuan ke Ukraina Kini Tak Pasti

Kesepakatan yang dicapai di Kongres AS pada Minggu (1/10/2023) membatalkan pendanaan baru bagi Ukraina setelah ditentang anggota Partai Republik garis keras.

Ini terjadi hampir seminggu setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melawat ke Washington untuk meminta lebih banyak bantuan dana.

Presiden AS Joe Biden dan partainya, Demokrat, mengatakan bahwa Amerika wajib membantu Ukraina melawan invasi Rusia yang dipimpin Presiden Vladimir Putin, karena jika tidak dilakukan dapat mengulang insiden serupa terjadi di masa depan.

Namun, masalah pendanaan ini juga menjadi isu politik di Washington sehingga nasib bantuan militer ke Ukraina kini di ambang bahaya.

Biden pada Minggu (1/10/2023) mendesak Ketua DPR dari Partai Republik, Kevin McCarthy, untuk berhenti bermain-main.

Presiden ke-46 AS itu juga sepenuhnya berharap RUU terpisah untuk pendanaan Ukraina akan segera diloloskan.

"Saya ingin meyakinkan para sekutu Amerika kami, rakyat Amerika, dan rakyat di Ukraina bahwa Anda dapat mengandalkan dukungan kami. Kami tidak akan pergi begitu saja," kata Biden dalam pidatonya di Gedung Putih, dikutip dari kantor berita AFP.

Ukraina pada Minggu berkata bahwa mereka aktif bekerja sama dengan para mitra Amerika untuk memastikan tetap ada bantuan baru pada masa perang.

Pejabat hubungan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell-- mitra utama AS dalam menyalurkan bantuan ke Ukraina--menyampaikan, UE terkejut dengan kesepakatan menit-menit akhir ini dan sangat menyesali keputusan AS.

“Saya berharap ini bukan keputusan yang pasti dan Ukraina akan terus mendapat dukungan dari AS,” tuturnya.

Dampak di AS bila terjadi government shutdown

Dikutip dari VOA Indonesia, paket anggaran AS disetujui dengan perolehan suara 335-91 yang didukung oleh sebagian besar anggota Partai Republik dan hampir semua anggota Partai Demokrat.

Sebelum berakhirnya tenggat untuk mendanai pemerintah pada Minggu (1/10/2023) tengah malam, Senat juga akan mengadakan pertemuan di akhir pekan yang jarang terjadi dan bersiap mengambil tindakan selanjutnya.

Jika DPR tidak mencapai kesepakatan, lebih dari 880.000 pekerja federal (PNS) akan dirumahkan.

Sementara itu, lebih dari dua juta personel militer dan cadangan yang aktif bertugas tetap akan bekerja tanpa gaji.

Sejumlah program dan layanan yang sangat diperlukan warga Amerika juga berpotensi menghadapi penangguhan jika terjadi government shutdown.