Kudeta Niger: Giliran Jerman Hentikan Bantuan Keuangan dan Kerja Sama Pembangunan

BERLIN, KOMPAS.com - Jerman pada Senin (31/7/2023) mengatakan, telah menghentikan bantuan keuangan serta kerja sama pembangunan dengan Niger buntut peristiwa kudeta di negara Afrika Barat tersebut.

"Berlin telah menangguhkan semua pembayaran bantuan langsung kepada pemerintah pusat Niger sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jerman dalam sebuah konferensi pers.

Jerman kemudian memperingatkan dapat mengambil tindakan lebih lanjut terhadap Niger jika diperlukan.

"Bergantung pada perkembangan dalam beberapa hari mendatang, kami mungkin akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut," tambah juru bicara itu tanpa memberikan rincian lebih lanjut, dikutip dari AFP.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, Kementerian Pembangunan Jerman juga telah memutuskan untuk menangguhkan kerja sama pembangunan bilateral.

Sebelumnya, Uni Eropa dan Perancis telah lebih dulu menangguhkan bantuan keuangan ke Niger serta kerja sama keamanan pada akhir pekan lalu.

Tentara Jerman di Niger

Militer Jerman memiliki sekitar 100 tentara yang ditempatkan di Niger serta memiliki pangkalan transportasi udara dan logistik yang penting di ibu kota Niamey.

Pangkalan tersebut berperan dalam penarikan personel militer Jerman dari negara tetangga Niger, Mali.

Jerman menarik pasukannya dari Mali menyusul keputusan PBB untuk mengakhiri misi penjaga perdamaian.

Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman mengatakan operasi di pangkalan itu telah dihentikan.

Namun, disebutkan bahwa situasi ancaman tidak berubah sejak penarikan itu, dan para personel di sana dalam keadaan baik.

Kementerian Luar Negeri Jerman juga mengatakan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk mengevakuasi warga Jerman dari Niger.

Presiden terpilih Niger yang juga sekutu Barat, Mohamed Bazoum, seperti diketahui telah dikudeta oleh militer sejak Rabu (26/7/2023). 

Jenderal Abdourahamane Tiani, kepala pasukan pengawal presiden yang kuat, telah menyatakan dirinya sebagai pemimpin.

Para pemimpin Afrika pada Minggu (30/7/2023) memberikan waktu satu minggu kepada junta untuk menyerahkan kekuasaan atau menghadapi kemungkinan penggunaan kekuatan.