AS Putuskan Akan Kirim Bom Tandan ke Ukraina, Banjir Kecaman

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Amerika Serikat pada Jumat (7/7/2023) mengumumkan akan memberikan bom tandan atau bom kluster (cluster bombs) kepada Ukraina untuk kali pertama.

Keputusan itu dibuat ketika pasukan Kyiv tengah menghadapi pertempuran sengit dalam serangan balasan terhadap pasukan Rusia yang menyerbu.

Rencana pemberian bom tandan oleh AS ke Ukraina ini pun menuai kritik tajam dari kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) karena bahaya yang bisa ditimbulkan terhadap warga sipil.

Ketika diluncurkan, bom kluster akan merilis bom-bom berukurkan lebih kecil (bomblet) dalam jumlah banyak, menyasar area yang sangat luas.

Kemampuan senjata ini memberikan ancaman besar bagi warga sipil karena bisa terkena bom tersebut saat masa perang.

Tetapi, Amerika Serikat mengaku telah menerima jaminan dari Kyiv bahwa mereka akan meminimalkan risiko terhadap warga sipil, termasuk dengan tidak menggunakan amunisi tersebut di daerah berpenduduk.

Presiden Joe Biden mengatakan kepada CNN, bahwa keputusan untuk memberikan amunisi itu sangat sulit, tetapi pasukan Ukraina telah kehabisan amunisi.

"Mereka memiliki senjata untuk menghentikan Rusia sekarang. Saya pikir mereka membutuhkannya," katanya.

Pentagon juga mengeluarkan pernyataan yang menguatkan rencana AS akan kirim bom kluster ke Ukraina.

"Paket bantuan militer baru yang diumumkan AS pada Jumat, termasuk amunisi konvensional yang ditingkatkan dengan tujuan ganda," kata Pentagon dalam sebuah pernyataan, mengacu pada bom kluster.

Ukraina berterima kasih

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan dari AS tersebut.

Dia menyebut, bantuan itu sangat dibutuhkan. 

"Perluasan kemampuan pertahanan Ukraina akan memberikan alat baru untuk menghilangkan pendudukan di wilayah kami dan membawa perdamaian lebih dekat," twit Zelensky. 

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mangatakan, Ukraina telah memberikan jaminan tertulis bahwa mereka akan menggunakan senjata-senjata itu dengan cara yang sangat hati-hati.

"Pemerintah Ukraina memiliki setiap insentif untuk meminimalkan risiko terhadap warga sipil, karena itu adalah warga negara mereka," ungkap Sullivan.

Wakil Menteri Pertahanan AS Colin Kahl menambahkan, Ukraina telah berjanji bahwa mereka tidak akan menggunakan peluru tersebut di daerah berpenduduk sipil, dan akan mencatat di mana mereka menggunakannya untuk membantu upaya penjinakan ranjau setelah perang.

"Amerika Serikat juga tidak akan menyediakan amunisi tandan dengan tingkat kegagalan lebih dari 2,35 persen," kata Kahl.

Dia membandingkannya dengan tingkat kegagalan 30-40 persen dari senjata semacam itu yang digunakan oleh Rusia di Ukraina.

Banjir kecaman

Kelompok-kelompok HAM menentang keras keputusan Amerika Serikat yang akan menyediakan bom tandan ke Ukraina.

Human Rights Watch (HRW) mengatakan, pemberian senjata-senjata ini pasti akan menyebabkan penderitaan jangka panjang bagi warga sipil dan melemahkan penentangan internasional terhadap penggunaan senjata-senjata tersebut.

Amnesty International juga mengecam keputusan AS.

Mereka memperingatkan, pemerintahan Biden harus memahami bahwa setiap keputusan yang memungkinkan penggunaan bom tandan dalam perang ini kemungkinan besar akan mengarah pada satu hasil yang dapat diprediksi, yakni kematian lebih lanjut dari warga sipil.

"Bom curah adalah senjata tanpa pandang bulu yang menimbulkan ancaman besar bagi kehidupan warga sipil, bahkan setelah konflik berakhir. Pemindahan dan penggunaannya oleh negara mana pun dalam keadaan apa pun tidak sesuai dengan hukum internasional," tambahnya, sebagaimana dikutip dari AFP.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menentang langkah tersebut.

Seorang juru bicaranya mengatakan, bahwa Gitteres tidak ingin ada penggunaan munisi tandan yang berkelanjutan di medan perang.