China Perketat Larangan Warga dan Eksekutif Asing Tinggalkan Negaranya

Ini pesan yang mengejutkan, apalagi ketika pihak berwenang mengatakan negara itu terbuka untuk bisnis setelah tiga tahun pembatasan ketat Covid-19.

Puluhan orang China dan asing telah terjerat oleh larangan keluar, menurut sebuah laporan baru oleh kelompok hak asasi Safeguard Defenders.

Sementara analisis Reuters menemukan lonjakan kasus pengadilan yang melibatkan larangan semacam itu dalam beberapa tahun terakhir, juga dan lobi bisnis asing menyuarakan keprihatinan tentang tren itu.

"Sejak Xi Jinping mengambil alih kekuasaan pada 2012, China telah memperluas lanskap hukum untuk larangan keluar dan semakin sering menggunakannya, terkadang di luar pembenaran hukum," demikian bunyi laporan Safeguard Defenders.

"Antara 2018 dan Juli tahun ini, tidak kurang dari lima undang-undang (China) baru atau yang diamandemen mengatur penggunaan larangan keluar, dengan total hari ini 15 undang-undang," kata Laura Harth, direktur kampanye kelompok itu.

Kelompok tersebut memperkirakan puluhan ribu orang China dilarang keluar pada satu waktu.

Mereka juga mengutip makalah akademis tahun 2022 oleh Chris Carr dan Jack Wroldsen yang menemukan 128 kasus larangan keluar orang asing antara tahun 1995 dan 2019, termasuk 29 orang Amerika dan 44 orang Kanada.

Perhatian pada larangan keluar datang ketika ketegangan China-AS meningkat karena perselisihan perdagangan dan keamanan.

Ini kontras dengan pesan China yang membuka diri untuk investasi dan perjalanan ke luar negeri, muncul dari isolasi beberapa pembatasan Covid-19 yang paling ketat di dunia.

Analisis Reuters terhadap catatan tentang larangan keluar, dari database Mahkamah Agung China, menunjukkan peningkatan delapan kali lipat dalam kasus yang menyebutkan larangan antara tahun 2016 dan 2022.

China pekan lalu memperkuat undang-undang kontra-spionase, memungkinkan larangan keluar diberlakukan pada siapa pun, China atau asing, yang sedang diselidiki.

Sebagian besar kasus dalam database yang mengacu pada larangan keluar bersifat perdata, bukan pidana.

Reuters tidak menemukan adanya keterlibatan orang asing atau subversi yang sensitif secara politik atau masalah keamanan nasional.

Sebagai perbandingan, AS dan Uni Eropa memberlakukan larangan perjalanan terhadap beberapa tersangka kriminal, tetapi umumnya tidak untuk tuntutan perdata.