Erdogan Akan Izinkan Finlandia Masuk NATO, tapi Swedia Tidak

ANKARA, KOMPAS.com – Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menyampaikan, negaranya kemungkinan akan menyetujui Finlandia bergabung dengan NATO.

Akan tetapi, lanjut Erdogan, tidak dengan Swedia, sebagaimana dilansir Reuters, Sabtu (29/1/2023).

Erdogan mengkritik Swedia karena menolak puluhan orang yang diduga terkait dengan kelompok milisi Kurdi dan pengkritik Pemerintah Turkiye lain.

“Jika Anda benar-benar ingin bergabung dengan NATO, Anda akan mengembalikan para teroris ini kepada kami,” kata Erdogan.

Komentarnya muncul beberapa hari setelah Turkiye sebelumnya menangguhkan pembicaraan untuk menerima Finlandia dan Swedia sebagai anggota NATO.

Penanggihan pembicaraan dipicu oleh pembakaran Al-Qur’an di Stockholm dan serangkaian aksi protes di Swedia.

Para pejabat Swedia mengutuk aksi protes namun juga tetap membiarkannya dengan alasan undang-undang kebebasan berbicara.

Permohonan mereka harus disetujui dengan suara bulat oleh semua anggota NATO saat ini. Sejauh ini, keanggotaan kedua negara masih tertahan karena Turkiye dan Hongaria masih belum memberikan izin.

Dalam pidato terbarunya, Erdogan menuturkan bahwa Turkiye mungkin memberikan tanggapan berbeda mengenai Finlandia yang akan membuat Swedia terkejut.

“Kami memberikan daftar 120 orang kepada Swedia dan meminta mereka untuk mengekstradisi para teroris itu ke negara mereka. Jika Anda tidak mengekstradisi mereka, maka maaf tentang itu,” ucap Erdogan.

Swedia memiliki diaspora Kurdi besar, lebih banyak daripada Finlandia. Sejauh ini, pembicaraan Stockholm dengan Ankara mengenai keanggotaan NATO telah memanas.

Turkiye sudah meminta Swedia untuk menjauhkan diri dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Turkiye, AS, dan Uni Eropa.

Sebagai tanggapan, Swedia menyetujui amandemen konstitusi yang memungkinkannya membuat undang-undang anti-teror yang lebih keras yang diminta oleh Turkiye.

Baik Swedia dan Finlandia juga telah mencabut larangan penjualan peralatan militer ke Turkiye, yang diberlakukan setelah intervensi militer Ankara di Suriah pada 2019.