China Usir Kapal Angkatan Laut AS yang Masuk Secara Ilegal di Perairan Dekat Spratlys

BEIJING KOMPAS.com - Militer China mengusir sebuah kapal angkatan laut Amerika Serikat yang "secara ilegal menyusup" ke perairan dekat Kepulauan Spratly di Laut China Selatan yang disengketakan.

“Tindakan militer AS sangat melanggar kedaulatan dan keamanan China,” kata Tian Junli, juru bicara Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Kapal AS, USS Chancellorsville, sebuah kapal penjelajah rudal, baru-baru ini berlayar melalui Selat Taiwan. Tidak ada komentar segera dari militer AS.

Tian menuduh AS sebagai "pemicu risiko keamanan" di daerah tersebut. Dia mengklaim pelayaran oleh USS Chancellorsville adalah "bukti lain dari hegemoninya dalam navigasi dan militerisasi Laut China Selatan".

Komando Teater Selatan itu mengatakan di akun media sosial WeChat bahwa pasukan China akan tetap dalam "siaga tinggi".

AS telah menolak klaim ekspansif China di perairan yang kaya sumber daya itu.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan berdasarkan “nine-dash line,” yang dinilai tidak berdasar menurut pengadilan internasional pada 2016.

Beijing mengabaikan keputusan itu, dan malah membangun pulau buatan dan memperluas aktivitas militer di Laut China Selatan, yang juga diklaim oleh Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei.

Pulau-pulau buatan China mencakup setidaknya tujuh pos terdepan di Spratly, di mana telah dibangun pelabuhan, instalasi militer, dan lapangan terbang.

China telah mengirim sejumlah kapal perang melalui Laut China Selatan dalam beberapa tahun terakhir dalam apa yang disebutnya latihan "kebebasan navigasi."

Beijing juga menyatakan dukungan untuk kesepakatan tentang kode etik yang mengikat dan langkah-langkah membangun kepercayaan lainnya.

Pada kunjungan pekan lalu ke Palawan di tepi perairan yang disengketakan, Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan AS akan mendorong kampanye internasional melawan "perilaku tidak bertanggung jawab" di Laut China Selatan.

“Kita harus membela prinsip-prinsip seperti menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, perdagangan sah tanpa hambatan, penyelesaian sengketa secara damai, dan kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan, dan di seluruh Indo-Pasifik,” katanya dalam sebuah pidato.