3 Menteri di Jepang Mundur dalam Sebulan, Terbaru Mendagri

TOKYO, KOMPAS.com - Sudah ada tiga menteri di Jepang yang mengundurkan diri dalam sebulan terakhir.

Terbaru, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jepang Minoru Terada diminta mengundurkan diri karena adanya dugaan penyimpangan pendanaan pada Minggu (20/11/2022).

Skandal ini menjadi pukulan berat terhadap Kabinet pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida yang telah kehilangan dua menteri dalam sebulan.

Dilansir dari Associated Press (AP), Minoru Terada mendapat kecaman atas beberapa penyimpangan akuntansi dan pendanaan.

Dalam salah satu skandal, dia mengakui bahwa salah satu kelompok pendukungnya menyerahkan catatan akuntansi yang membawa tanda tangan orang yang sudah meninggal.

“Saya minta maaf atas serangkaian pengunduran diri,” kata Kishida.

"Saya menyadari tanggung jawab saya yang berat untuk penunjukan mereka," tambah PM Jepang kepada wartawan.

Kishida diagendakan akan mengumumkan pengganti Terada pada hari Senin (21/11/2022) ini.

Terada muncul di Kantor Perdana Menteri dan mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah mengajukan pengunduran dirinya ke Kishida.

Dia tidak mengatakan kapan dia diminta melakukan pengunduran diri sebagai menteri di Jepang.

“Saya mengambil keputusan karena saya tidak boleh ikut campur dalam diskusi parlemen tentang undang-undang utama karena masalah saya,” kata Terada.

Terada telah dikritik atas skandal itu selama lebih dari sebulan.

Dia mengatakan perasaannya terombang-ambing antara harapannya untuk berkontribusi pada Kabinet Kishida, tapi di isisi lain khawatir menimbulkan masalah karena skaldal pendanaannya.

Televisi nasional Jepang NHKK, Kishida telah memanggil Terada ke kantornya dan meminta dia mengajukan pengunduran diri.

Ketika ditanya pada Jumat (18/11/202) tentang kemungkinan pemecatan, Kishida mendesak Terada untuk memenuhi pertanggungjawabannya.

Dia tidak membela Terada. 

Kishida mengatakan pada hari Minggu bahwa dia yakin Terada mengajukan pengunduran dirinya sebagai tanggapan atas komentar yang dia buat di Bangkok setelah menghadiri KTT APEC Bangkok.

Terada kemudian mengatakan bahwa dia tidak melanggar hukum apa pun.

Dia berjanji untuk memperbaiki masalah akuntansi dan menunjukkan tekad untuk tetap menjabat.

Anggota parlemen oposisi mengatakan masalah pendanaan untuk menteri dalam negeri, yang salah satu tugasnya mengawasi dana politik adalah masalah serius dan menuntut pengunduran dirinya.

"Kredibilitasnya sudah hilang dan pengunduran dirinya datang terlambat, dan mempertanyakan penilaian dan kepemimpinan Perdana Menteri Kishida," kata Kenta Izumi, kepala oposisi utama Partai Konstitusional Demokrat Jepang, dalam sebuah pernyataan.

Pengamat politik juga mengatakan bahwa kurangnya ketegasan Kishida berasal dari pijakannya yang lemah di dalam partai yang berkuasa.

Mereka mengatakan Kishida, yang faksinya menempati urutan keempat terbesar di partai, perlu mendengarkan suara dari tiga faksi yang lebih besar termasuk yang dipimpin oleh pemimpin yang terbunuh Shinzo Abe dan faksi kelas berat seperti Taro Aso.

Sementara itu, Kishida diperkirakan akan menunjuk Takeaki Matsumoto sebagai menteri urusan dalam negeri Jepang yang baru. Matsumoto adalah mantan menteri luar negeri dari fraksi Aso.