Utusan Vatikan di Hong Kong Peringatkan Soal Ancaman akan Kebebasan Beragama oleh China

Pernyataan gamblang itu disampaikan perwakilan tidak resmi Vatikan itu kepada 50 misi Katolik di kota Administratif Khusus China, sebelum menyelesaikan enam tahun jabatannya pada Maret.

Dilansir dari Reuters pada Selasa (5/6/20222), dalam empat pertemuan yang diadakan selama beberapa bulan mulai Oktober tahun lalu, Uskup asal Meksiko itu mengatakan kepada para misionaris Katolik di Hong Kong untuk mempersiapkan masa depan yang lebih keras, ketika China memperketat kontrolnya atas kota itu.

Imam berusia 54 tahun ini “mendesak rekan-rekannya untuk melindungi properti, dokumen, dan dana yang dimiliki oleh misi keagamaannya,” menurut empat orang yang akrab dengan sesi tertutup itu, yang meminta namanya tidak disebutkan karena sifat sensitif dari isu yang dibahas.

"Perubahan akan datang, dan Anda sebaiknya bersiap-siap," Herrera-Corona memperingatkan para misionaris, menurut salah satu orang kepada Reuters.

"Hong Kong bukanlah tempat berpijak Katolik yang hebat seperti dulu," kata narasumber itu meringkas pesan monsignor.

Pesan Herrera-Corona datang di tengah tindakan keras keamanan nasional oleh Beijing di Hong Kong, setelah protes anti-pemerintah pada 2019.

Pasca kejadian itu kebebasan sipil terkikis, puluhan aktivis pro-demokrasi ditangkan, dan ada ancaman yang dirasakan terhadap kemerdekaan peradilan kota.

Tetapi kekhawatiran pemimpin keagamaan itu melampaui tindakan keras hukum keamanan nasional Hong Kong yang sedang berlangsung, menurut orang-orang.

Di daratan, umat Katolik telah lama terpecah antara gereja bawah tanah, yang setia kepada Vatikan dan gereja resmi yang didukung negara.

Vatikan tidak memiliki perwakilan resmi di China, setelah hubungan diplomatik terputus pada 1951 di luar kehadiran dua utusan tidak resmi di Hong Kong, yang beroperasi dari sebuah vila bertembok di pinggiran kota Kowloon.

Pengganti Herrera-Corona sebagai kepala misi tidak resmi itu akan tiba pada bulan depan.

Undang-undang keamanan nasional secara menyeluruh diterapkan di Hong Kong pada 2020, dan melarang "kolusi dengan pasukan asing" setelah protes pro-demokrasi tahun sebelumnya.

Bahkan sebelum China memberlakukan UU itu, Herrera-Corona dan utusan lainnya di misi tidak resmi di Hong Kong sudah mulai memindahkan arsip kasus ke luar negeri secara diam-diam untuk mengamankannya, menurut dua orang yang akrab dengan transfer tersebut.

Peringatan monsinyur dalam empat pertemuan dan rincian transfer arsip belum pernah dilaporkan sebelumnya menurut laporan Reuters.

Herrera-Corona, yang dipromosikan menjadi uskup agung setelah meninggalkan Hong Kong pada Maret untuk menduduki jabatan baru di Republik Kongo dan Gabon, tidak menanggapi pertanyaan email tentang pertemuan atau upaya untuk melindungi dokumen sensitif. Seorang pejabat Vatikan tidak berkomentar.

Kantor Penghubung Pemerintah Pusat di Hong Kong dan Administrasi Negara Urusan Agama di bawah Dewan Negara di Beijing tidak menanggapi permintaan komentar.

Pada kunjungan ke Hong Kong untuk menandai peringatan 25 tahun penyerahannya ke pemerintahan China pada Jumat (1/7/2022), Xi membela gaya pemerintahan kota "satu negara, dua sistem".

Itu memberi Hong Kong otonomi luas, yang tidak terlihat di daratan China, termasuk soal agama dan kebebasan pers.

Sistem "harus dipertahankan dalam jangka panjang," janjinya.

Selama beberapa dekade, kelompok misionaris asing telah beroperasi sebagian besar tak terkekang di wilayah bekas jajahan Inggris. Itu membentuk kantong masyarakat beragama Katolik di tepi daratan China, yang berada di bawah kekuasaan Partai Komunis.

Sering didanai dan diarahkan oleh negara lain, perkumpulan misionaris di Hong Kong bekerja sama erat dengan gereja Katolik setempat dan mengambil bimbingan dari Vatikan Roma.

Mereka berkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan seperti pengentasan kemiskinan dan pendidikan.

Beberapa juga mempertahankan hubungan dekat dengan umat Katolik di daratan, di mana aktivitas keagamaan dikendalikan, dan pekerjaan misi asing tetap dibatasi secara ketat oleh peraturan - yang mencerminkan perlawanan gigih pemerintah terhadap campur tangan pihak luar dalam urusan China.