Krisis Tak Kunjung Reda, Guru dan Pekerja Bank Sri Lanka Mogok Kerja

COLOMBO, KOMPAS.com – Para guru dan pekerja stasiun kereta di Sri Lanka mengikuti aksi mogok kerja pada Kamis (28/4/2022) karena krisis di negara tersebut belum kunjung mereda.

Mereka menuntu pemerintahan Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa untuk muncur, sebagaimana dilansir Reuters.

Aksi tersebut membuat banyak sekolah tutup dan stasiun kereta api di sana berhenti beroperasi.

Ratusan karyawan dari bank-bank yang dikelola negara Sri Lanka juga ikut bergabung dengan serikat pekerja bank menggelar aksi protes ke kantor presiden.

Sebagian besar dari mereka mengenakan bendera hitam dan membawa bendera hitam.

Pandemi, kenaikan harga minyak, pajak, dan cadangan devisa yang merosot telah membuat Sri Lanka tidak memiliki cukup dollar AS untuk membiayai impor bahan bakar, makanan, dan obat-obatan yang vital.

Kadang-kadang, demonstrasi jalanan yang penuh kekerasan meletus pada bulan ini karena kekurangan dan pemadaman listrik menjadi akut.

“Pemerintah ini telah merusak negara kita. Biaya hidup semakin meningkat setiap hari, bisnis tutup, dan orang-orang tidak memiliki mata pencaharian,” kata Samanthi Ekanayake yang bekerja sebagai teller bank.

“Tidak ada bahan bakar, ketika kami pulang tidak ada listrik dan tidak ada gas untuk memasak,” sambung Ekanayake.

Para pemimpin serikat pekerja di Sri Lanka telah mengancam akan melakukan pemogokan skala besar mulai 6 Mei jika presiden dan pemerintah tidak mengundurkan diri.

Pekan ini, Rajapaksa menegaskan kembali kesediaannya untuk membentuk pemerintahan sementara dengan perdana menteri dan kabinet baru.

Namun, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, yang merupakan kakak laki-lakinya, telah menolak untuk mundur dan bersikeras bahwa dia terus menjadi mayoritas di 225 anggota parlemen.

Sementara itu, dua partai oposisi yakni Samagi Jana Balawegaya (SJB) dan Aliansi Nasional Tamil (TNA) telah memulai proses untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap presiden dan perdana menteri di parlemen.

“Ketidakstabilan politik hanya akan membuat lebih sulit untuk memberikan solusi bagi krisis keuangan,” kata juru bicara Kabinet Nalaka Godahewa.

“Jadi sangat penting sebuah pemerintahan yang kuat dengan mayoritas yang jelas didirikan di parlemen dan pemerintah bekerja menuju tujuan ini,” sambung Godahewa.