Palang Merah Internasional Bantah Bantu Evakuasi Paksa Warga Ukraina ke Rusia

JENEWA, KOMPAS.com - Komite Palang Merah Internasional (ICRC) membantah tuduhan bahwa mereka telah membantu mengatur atau melakukan evakuasi paksa warga Ukraina ke Rusia.

"ICRC tidak pernah membantu mengatur atau melakukan evakuasi paksa. Ini berlaku di mana pun kami bekerja. Kami tidak akan mendukung operasi apa pun yang bertentangan dengan keinginan dan prinsip kami," kata organisasi kemanusiaan yang berbasis di Jenewa itu dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada Sabtu (26/3/2022) malam waktu setempat.

Namun, pernyataan ICRC yang berjudul "Mengatasi informasi yang salah tentang kegiatan ICRC" itu tidak merinci apa yang menyebabkan mereka melakukan pembantahan keras tersebut.

Pernyataan hanya mengatakan selama beberapa hari terakhir, informasi palsu tentang ICRC telah beredar yang harus pihaknya tangani.

Tetapi, pernyataan itu tampaknya merupakan tanggapan atas tuduhan Roman Rukomeda, seorang analis politik Ukraina yang berbicara kepada media online Euractiv pada Sabtu.

Dalam komentar itu, Rukomeda menyatakan bahwa ada bukti perilaku aneh oleh Komite Internasional Palang Merah dan pimpinannya, yang mengumumkan keputusan untuk membuka kantor di Rostov Rusia untuk membantu teroris Rusia dalam deportasi ilegal warga Ukraina.

ICRC sendiri memperingatkan bahwa "informasi palsu" semacam itu dapat berdampak besar pada orang-orang yang terkena dampak konflik di Ukraina.

"Informasi yang salah ini juga membahayakan staf dan sukarelawan Palang Merah di lapangan dan dapat membahayakan akses kami ke orang-orang yang membutuhkan bantuan mendesak," tambah pernyataan itu, dikutip dari AFP.

ICRC memang mengatakan bahwa mereka telah terlibat dalam dua operasi evakuasi untuk orang-orang Ukraina, yakni pada 15 Maret dan 18 Maret ketika mereka memfasilitasi perjalanan aman sukarela warga sipil keluar dari kota timur laut Sumy.

"Pada kedua kesempatan itu, orang-orang rela naik bus yang membawa mereka ke kota lain di Ukraina, Lubny -lebih jauh dari perbatasan Rusia," kata ICRC.

Terkait koridor evakuasi sendiri, Rusia telah dituduh memaksa ribuan warga sipil Ukraina yang melarikan diri, khususnya di kota Mariupol untuk mengungsi ke Rusia.

Pada hari Jumat (24/3/2022), Matilda Bogner, perwakilan kantor hak asasi PBB di Ukraina, mengatakan pihaknya melihat tuduhan ini dengan sangat hati-hati, tetapi belum dapat memverifikasinya.

"Jelas, warga sipil telah meninggalkan Mariupol dan tempat-tempat lain di daerah yang dikendalikan oleh kelompok bersenjata pro-Rusia dan beberapa dari mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Rusia, tetapi kami belum dapat memverifikasi apakah ini adalah gerakan paksa atau tidak," katanya kepada wartawan.

Presiden ICRC Peter Maurer baru-baru ini telah melakukan perjalanan ke Rusia dan Ukraina, berusaha untuk memfasilitasi pekerjaan organisasinya selama konflik.