Ketika China Hati-hati Berkomentar Soal Langkah Terbaru Putin di Donetsk dan Luhansk…

JENEWA, KOMPAS.com - Utusan China untuk PBB menyerukan "semua pihak" untuk menahan diri dan menghindari "memicu ketegangan" di Ukraina, tetapi tidak dengan tegas mengutuk pengakuan kemerdekaan Kremlin untuk dua wilayah pro-Moskwa di Ukraina timur, Donetsk dan Luhansk.

Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan Beijing menyambut dan mendorong setiap upaya untuk solusi diplomatik, dan menambahkan bahwa semua masalah harus diperlakukan atas dasar kesetaraan.

"Situasi saat ini di Ukraina adalah hasil dari banyak faktor kompleks. China selalu membuat posisinya sendiri sesuai dengan kepatutan dari masalah itu sendiri,” kata Zhang dalam sebuah pernyataan singkat pada pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB Senin (21/2/2022) malam sebagaimana dilansir CNN.

“Kami percaya bahwa semua negara harus menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB," tegasnya.

Pertemuan dewan keamanan PBB pada Senin (21/2/2022) terjadi ketika para pemimpin dunia berusaha mati-matian meredakan situasi di Ukraina.

Situasi berubah dengan cepat ketika Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukan Rusia masuk ke dua wilayah yang didukung Moskwa untuk memisahkan diri, setelah mengakui mereka sebagai wilayah independen. Pejabat Barat melihat langkah itu akan memberikan dalih untuk invasi yang lebih luas ke Ukraina.

Posisi sulit China

China mempertahankan niatnya dalam dialog dan resolusi damai. Tetapi para ahli mengatakan Beijing berusaha menavigasi posisi yang kompleks ketika krisis di Ukraina meningkat.

Di satu sisi China berusaha menyeimbangkan hubungan yang semakin dalam dengan Moskwa. Sementara di saat yang sama tetap dengan kebijakan luar negerinya yang kukuh membela kedaulatan negara.

"Mereka tidak ingin terlibat dan mereka tidak ingin membuat pernyataan yang sangat kuat, (dengan cara itu) AS tidak akan marah dan Rusia (juga tidak)," kata Alfred Wu, Profesor rekanan Bidang Kebijakan Publik di Universitas Nasional Singapura.

Menurutnya, Beijing ingin menghindari sanksi Barat yang menargetkan tindakan Moskwa. Oleh karena itu, China akan "berhati-hati agar tidak memiliki citra bahwa mereka secara terbuka mendukung Rusia."

Rusia mengabaikan proposal China

China sebelumnya mendesak pihak-pihak yang terlibat dalam krisis Ukraina untuk kembali ke perjanjian Minsk. Kesepakatan 2014 dan 2015 itu tercapai menyusul konflik di Ukraina timur, yang menegakkan kontrol Kiev atas perbatasannya dengan Rusia.

Dalam komentar pada Sabtu (19/2/2022) saat berpidato di konferensi yang sama di Munich, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan "kedaulatan, kemerdekaan dan integritas teritorial semua negara harus dihormati dan dijaga."

Wang menegaskan kembali posisi China dalam panggilan telepon terbaru pada Senin (21/2/2022) malam dengan rekanan dari AS, Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

Menurut rilis dari Kementerian Luar Negeri China, Wang menyatakan "keprihatinan" tentang situasi di Ukraina.

"China prihatin tentang evolusi situasi di Ukraina" dan "masalah keamanan yang sah dari negara mana pun harus dihormati," kata Wang selama panggilan telepon.

"Tujuan dan prinsip Piagam PBB harus ditegakkan," kata Wang, menambahkan bahwa situasi saat ini di Ukraina "berkaitan erat dengan penundaan" dalam mengimplementasikan perjanjian Minsk.

Penegasan itu menempatkan China dalam "posisi canggung" sehubungan dengan perkembangan terakhir Ukraina timur, menurut David Sacks, seorang peneliti di Dewan Hubungan Luar Negeri di New York.

"Hingga saat-saat terakhir, China menekankan perlunya kembali ke perjanjian Minsk, dan Putin secara terbuka merobeknya dan pada dasarnya mengabaikan proposal China untuk menangani krisis," katanya seperti dilansir CNN pada Selasa (22/2/2022).

Menurutnya, "kemungkinan ada perdebatan sengit yang terjadi di Beijing (di luar pengawasan publik) mengenai dampak jangka panjang dari upaya beraliansi dengan Rusia".

"Rangkulan China terhadap Rusia akan mengundang penolakan lebih lanjut dari Amerika Serikat dan Eropa, (konfrontasi) yang ingin dihindarinya."

Kepentingan China

Meskipun bukan sekutu militer, China dan Rusia telah memposisikan diri dalam pihak yang sama, dalam menghadapi apa yang mereka pandang sebagai campur tangan Barat ke dalam urusan dalam negeri mereka, menolak sanksi yang dipimpin AS, dan sering memilih sebagai satu blok di PBB.

Sikap keduanya ditekankan lagi dalam pernyataan bersama 4 Februari menjelang Olimpiade Musim Dingin. KTT berakhir dengan rilis pernyataan yang menyatakan "tidak ada batasan" untuk hubungan kedua negara dan "tidak ada bidang kerja sama 'terlarang'."

Tanpa menyebutkan Ukraina, China saat itu juga mengisyaratkan dukungannya untuk Rusia, dengan kedua belah pihak "menentang perluasan lebih lanjut dari NATO".

Yu Bin, profesor ilmu politik di Universitas Wittenberg Ohio dan rekan senior di Pusat Studi Rusia di Universitas Normal China Timur di Shanghai, mengatakan China berbagi keprihatinan atas NATO mengingat peran yang berkembang dari blok tersebut di Indo-Pasifik.

“Oleh karena itu, ada konvergensi persepsi Rusia dan China tentang aliansi yang dipimpin AS di Eropa dan di Asia, sebagai akibat dari postur (aliansi) yang semakin proaktif,” katanya.