Terkait Ketegangan Rusia-Ukraina, Kemlu Pastikan Kondisi WNI Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan kondisi 145 warga negara Indoneisa (WNI) di Ukraina dalam keadaan aman dan sehat.

Kabar itu disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugrahadi pada Kamis (10/2/2022) di tengah meningkatnya ketegangan antara Ukraina dengan Rusia, sebagaimana dilansir Antara.

“Terkait dengan situasi di Ukraina, dapat kami sampaikan bahwa kondisi di Ukraina berdasarkan laporan dari KBRI Kiev saat ini aman dan dalam kondisi normal,” ujar Judha dalam pengarahan media secara daring, Kamis.

KBRI juga telah membangun komunikasi melalui grup aplikasi pesan WhatsApp dengan para WNI yang mayoritas tinggal di wilayah Kiev dan Odesa, serta sebagian wilayah lain di Ukraina.

Judha menambahkan, Kemlu bekerja sama dengan KBRI Kiev, KBRI Warsawa, KBRI Moskwa, serta sejumlah kementerian terkait di dalam negeri membangun rencana kontingensi untuk melakukan antisipasi jika terjadi eskalasi situasi di Ukraina.

Sesuai Permenlu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di Luar Negeri, langkah-langkah kontingensi yang disiapkan meliputi penetapan beberapa status mulai dari darurat 1 sampai 3.

Dari masing-masing status tersebut terdapat parameter untuk melakukan tindakan baik oleh KBRI maupun oleh Pemerintah Pusat.

“Rencana kontingensi merupakan prosedur operasi standar yang dimiliki seluruh perwakilan untuk wajib memiliki perencanaan (jika menghadapi keadaan darurat)," kata Judha.

"Jadi, kami sampaikan situasi (di Ukraina) masih normal dan aman, namun sesuai SOP kami juga harus membangun sebuah urgensi untuk mengantisipasi berbagai macam situasi yang mungkin terjadi," imbuh Judha.

Ketegangan antara Rusia dan Ukraina kembali meningkat ketika Moskwa menempatkan sekitar 100.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina.

Langkah ini dikhawatirkan sebagai upaya Rusia untuk menginvasi Ukraina, yang kemudian memicu respons keras termasuk ancaman sanksi dari Barat.

Rusia membantah tudingan tersebut. Moskwa balas mengancam akan mengambil tindakan kecuali tuntutannya soal jaminan keamanan dipenuhi oleh Barat.

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya menuntut perubahan dalam pengaturan keamanan di Eropa.

Tuntutan tersebut juga termasuk bahwa NATO tidak akan mengakui Ukraina, rudal tidak akan pernah dikerahkan ke dekat perbatasan Rusia, dan bahwa aliansi Barat itu akan mengurangi infrastruktur militer mereka.