India: China Beri Nama Formal di Himalaya

NEW DELHI, KOMPAS.com – India menyebut Beijing memberi nama formal China di beberapa wilayah di Himalaya yang disengketakan.

Pemberian nama formal China di wilayah tersebut dilaporkan saat Beijing berupaya untuk menegaskan kedaulatan atas wilayah itu.

India dan China bersengketa di bentangan perbatasan yang panjang di wilayah Himalaya sebagaimana dilansir AFP, Jumat (31/12/2021).

Ketegangan antara kedua negara memuncak ketika 20 tentara India tewas dalam perkelahian pada Juni 2020 di satu bagian antara Ladakh dan Tibet.

Sejak saat itu, kedua belah pihak memperkuat kekuatan masing-masing di wilayah sengketa dan beberapa pembicaraan telah gagal untuk mengurangi ketegangan.

Pekn ini Kementerian Urusan Sipil China menyatakan telah "menstandarkan" 15 tempat di Zangnan (Tibet Selatan) dengan nama formal China.

Beijing menyebut Tibet Selatan sebagai Zangnan sementara India menyebutnya sebagai Arunachal Pradesh.

Perubahan nama di kawasan permukiman, sungai, dan gunung tersebut mengikuti langkah serupa yang dilakukan China pada 2017.

“Arunachal Pradesh selalu, dan akan selalu menjadi bagian integral dari India,” kata Kementerian Luar Negeri India, Kamis (30/12/2021).

“Menetapkan nama di tempat-tempat di Arunachal Pradesh tidak mengubah fakta ini,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India Arindam Bagchi.

Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan, Tibet Selatan berada di Daerah Otonomi Tibet China, dan secara historis merupakan wilayah China.

Dia menambahkan bahwa penamaan itu masih berada dalam lingkup kedaulatan China.

Sementara itu, India melihat Undang-Undang (UU) Perbatasan Darat China yang baru disetujui pada Oktober dan mulai berlaku pada 1 Januari 2022 sebagai penguatan posisi Beijing.

UU tersebut menyebut kedaulatan dan integritas teritorial China tidak dapat diganggu gugat.

UU itu juga memungkinkan Beijing mengambil berbagai langkah untuk menjaga integritas teritorial dan batas-batasnya, serta menjaga dan memerangi setiap tindakan yang merusak kedaulatan teritorial.

Pada Oktober, India berharap China tidak akan menggunakan UU tersebut sebagai dalih tindakannya yang dapat mengubah situasi di daerah perbatasan India-China.