Pengadilan Tolak Permintaan Trump Tidak Rilis Catatan Gedung Putih di Penyerbuan Capitol Hill

Pengadilan banding setuju dengan putusan pengadilan yang lebih rendah bahwa Presiden Joe Biden dapat mengabaikan hak istimewa eksekutif pada catatan, sehingga dapat diserahkan ke panel Kongres yang menyelidiki kerusuhan oleh pendukung Trump.

Trump, yang dituduh mengobarkan penyerbuan Gedung Capitol, berusaha menggunakan hak istimewanya sebagai mantan presiden untuk merahasiakan dokumen dan catatan telepon yang mungkin terkait dengan serangan itu.

Namun, pengadilan mengatakan, keputusan Biden lebih berbobot dalam kasus ini.

"Hak seorang mantan Presiden tentu tidak memiliki bobot yang lebih besar dari yang dimiliki petahana," kata pengadilan banding dalam putusannya, dikutip dari AFP.

"Dalam kasus ini, Presiden Biden, sebagai kepala Cabang Eksekutif, secara khusus menemukan bahwa Kongres menunjukkan kebutuhan mendesak untuk dokumen-dokumen ini dan pengungkapan itu demi kepentingan terbaik bangsa," lanjut keterangan pengadilan.

Akan tetapi, putusan itu tidak berarti langsung merilis catatan tersebut. Pengadilan banding mengatakan, pengacara Trump akan memiliki waktu dua minggu untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Di sana, pengacara Trump diharapkan meminta pembekuan baru pada rilis, sementara pengadilan tinggi meninjau kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pengadilan banding juga mengatakan, kepentingan publik lebih besar daripada kepentingan Trump dalam kaitannya dengan catatan tersebut.

"Kepentingan publik itu meningkat ketika, seperti di sini, legislatif sedang melanjutkan dengan urgensi untuk mencegah serangan kekerasan terhadap pemerintah federal dan gangguan terhadap transfer kekuasaan secara damai," katanya.

Catatan tersebut, yang disimpan oleh Arsip Nasional, dicari oleh House Select Committee yang menyelidiki kerusuhan di Gedung Capitol pada 6 Januari, ketika ratusan pendukung Trump memaksa penutupan Kongres dan menunda sesi gabungan untuk mengonfirmasi Joe Biden memenangi pilpres AS 2020.

Dokumen yang ingin diblokir Trump termasuk catatan dari para pembantu utamanya dan memo kepada sekretaris persnya.

Dokumen setebal lebih dari 770 halaman itu termasuk catatan mantan kepala staf Mark Meadows, mantan penasihat senior Stephen Miller, dan mantan wakil penasihat Patrick Philbin.

Trump juga berharap memblokir rilis White House Daily Diary yaitu catatan aktivitas, perjalanan, pengarahan, dan panggilan teleponnya.

Dokumen lain yang Trump tidak ingin Kongres lihat termasuk memo untuk mantan sekretaris persnya Kayleigh McEnany, catatan tulisan tangan pada acara 6 Januari, dan draf teks pidatonya di rapat umum "Save America" yang mengarah ke penyerangan.